Usaha Kecil Dan Koperasi Mendorong Peningkatan Ekonomi Nasional

Usaha Kecil UKM Dan Koperasi Mendorong Peningkatan Ekonomi Nasional - Sejalan peringatan Hari Koperasi Nasional(Harkopnas) ke-65 di seluruh Indonesia, pengurus, pengawas, pengelola dan anggota, serta penggiat koperasi, semakin terpicu untuk terus berkiprah lebih giat.

Terukir juga momentum bersejarah bagi gerakan koperasi di Indonesia dan dunia. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sustainable, semakin baik, cukup tinggi dikala ini, telah membuat banyak peluang ekonomi bagi Koperasi Indonesia. Kedua, kode Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa melalui gerakan revitalisasi koperasi yaitu salah satu kegiatan utama Pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ketiga, PBB telah mencanangkan tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Dunia (International Year Co-operative).

"Kita patut berbangga sebagai warga koperasi, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusinya No 64/136/2012 telah mengakui bahwa tugas koperasi, khususnya Koperasi Indonesia, sebagai organisasi perjuangan telah terbukti, di samping bisa bertahan dalam keadaan krisis ekonomi global, juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran rakyat."ungkap Menkop UKM DR Syarifudin Hasan, MM. MBA di sebuah kesempatan dikala memenngkati Harkop-Nas di Provinsi Sulawesi Utara.

Dia menegaskan, memasuki tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014 Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2009 berhasil membentuk 17O4H unit Koperasi Indonesia. Lalu, jumlahnya naik menjadi 177.482 unit koperasi pada 2010. Pada 2011, jumlahnya kembali naik menjadi 188.181 unit koperasi. Hingga paruh 2012 ini, jumlah Koperasi Indonesia telah mencapai 192.443 unit dengan anggota sebanyak 33.687.417 orang.

"Peningkatan jumlah unit koperasi tersebut, tak lepas dan pinjaman kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Kemenkop UKM berhubungan dan sinergi dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)," tutur Menkop UKM Syarif Hasan.Namun saya menyadari bahwa masih terdapat banyak koperasi yang tidak aktif. Untuk itu melalui Gemaskop, kita harus mendorong biar koperasi-koperasi yang tidak aktif tersebut segera bangun aktif untuk menggapai kemakmuran."

"Kepada para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi UKM Provinsi, Kabupaten dan Kota, saya harapkan harus lebih meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap koperasi, sebab hanya melalui pelatihan intensif akan menghasilkan koperasi yang kuat, besar, dan mandiri, serta mempunyai SDM, manajemen, dan penguasaan teknologi yang tinggi dan berkualitas," tambah Menkop UKM.

"Karenanya saya menyadari, bahwa dalam melakukan pelatihan dan pengembangan Koperasi yaitu tidak gampang serta penuh tantangan dan kendala. Untuk itu diharapkan perhatian dan janji tinggi Tingkatkan pelatihan dan pengembangan perkoperasian dengan jiwa, semangat, prinsip, dan nilai-nilai koperasi," ujar Menkop UKM DR Syarifudin Hasan, MM, MBA.

Hingga dikala ini, tambah Menkop, di Tanah Air telah ada 8 Provinsi Penggerak Koperasi, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah spesial Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Serta sebanyak 134 Kabupaten dan Kota Penggerak Koperasi. Bahkan, 26 Kabupaten dan Kota di antaranya, ada yang sudah dua kali terpilih sebagai Kab/Kota Penggerak Koperasi.

"Tingkatkan terus sinergi dan kolaborasi antarkoperasi atau koperasi dengan Badan Usaha lainnya. Beri pinjaman dan fasilitasi, baik dalam penanganan kualitas SDM. kelembagaan, dan usaha, serta kemudahan koperasi dalam mengakses perijinan maupun permodalan, melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Semangat kebangsaan dan bersama-sama harus dijadikan sebagai salah satu spirit dalam pemberdayaan koperasi secara integral dari seluruh komponen bangsa," harap Menkop Syarif Hasan.



(sumber : KemenkopUKM-Koperasi dan UKM Tingkatkan Ekonomi Nasional)

Usaha Kecil Dan Koperasi Seni Administrasi Pemerintah Meningkatkan Ekonomi

Usaha Kecil dan Koperasi Menjadi Strategi Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan perjuangan kecil (UMKM) dan koperasi dalam menyokong ekonomi nasional di tengah kemelut ekonomi dunia. 

Usaha kecil dan prospek ekonomi 2013-2014 mempunyai keterkaitan dekat dengan eksistensi koperasi, dimana keduanya saling mendukung. Koperasi merupakan pilihan alternatif yang seharusnya menjadi pilihan utama para pengusaha kecil khususnya pelaku industri rumah tangga, alasannya ialah koperasi mempunyai syarat-syarat yang sangat meringankan dan benar-benar membantu home industry.

Selain melalui kolaborasi dengan koperasi, usaha kecil juga mempunyai prospek melalui revitalisasi pasar, namun semuanya bergantung dengan taktik dan kebijakan pemerintah bagaimana biar sanggup terakomodasi dengan baik.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, usaha kecil UKM dan koperasi sangat mendorong ekonomi nasional untuk bisa bersaing dalam kancah dunia. Di tengah mundurnya ekonomi makro secara global, perjuangan kecil UKM dan koperasi sanggup menjadi benteng penyokong para usahawan kecil sehingga tidak terlalu terhantam pengaruh ketidakstabilan ekonomi dunia.

Seluruh komponen gerakan koperasi mempunyai kewajiban menyebarkan forum koperasi yang menjadi mesin pelopor bagi peningkatan perekonomian seluruh anggota. Untuk meningkatkan kinerja forum itu, pemerintah tidak akan pernah lepas tangan. "Jika pemerintah tidak berpihak, bagaimana mungkin jumlah koperasi bisa meningkat dari tahun ke tahun. Tahun pertama saya bekerja di instansi ini, jumlah koperasi sekitar 170.000 unit dan pada tahun ini sudah mencapai 192.000 lebih," tutur Syarief Hasan.

Peningkatan atau pertumbuhan koperasi secara otomatis meningkatkan jumlah keanggotaan yang sebelumnya sekitar 30 juta, sekarang meningkat ke angka 33 juta. Berdasarkan data-data tersebut, menunjukan bahwa pemerintah selalu mendampingi perkembangannya.

Pendampingan tersebut meliputi dari sisi kelembagaan maupun permodalan yeng menjadi kunci utama bagi setiap koperasi meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks ini termasuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dhaya Harta.

Secara rinci Menkop menjelaskan, memasuki tahun ketiga RPJM 2009-2014, pertumbuhan koperasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,03 persen dari tahun 2010. Jumlah koperasi hingga dengan pertengahan tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebanyak 192.443 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.687.417 orang.

Syarief Hasan menuturkan, salah satu pendukung peningkatan jumlah koperasi yaitu aktivitas Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dan bersinergi dengan DEKOPIN dan sesuai dengan aba-aba serta direktif Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan gerakan revitalisasi koperasi.

"Peningkatan kinerja kelembagaan dan kinerja perjuangan atau ekonomi koperasi ini sanggup dipastikan pula sanggup meningkatkan perembesan tenaga kerja hingga dengan bulan Mei 2012 sebesar 425.822 orang, dan bisa menunjukkan kontribusinya dalam menurunkan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia," jelasnya.

Meskipun terjadi peningkatan dan keberasilan, Menkop sadar masih adanya yang perlu dibenahi antara lain pengawasan operasional koperasi, peningkatan kualitas koperasi, penyalahgunaan nama koperasi dan masih adanya koperasi yang tidak aktif.

(referensi : Kemenkop-UKM : Jumlahnya Terus Meningkat, Pemerintah Serius Kembangkan Koperasi) 

Strategi Menaikkan Sasaran 50% Koperasi Bertaraf Dunia

Usaha Kecil dan Strategi Menaikkan Target 50% Koperasi Bertaraf Dunia diharapkan sanggup menjadi stimulan terhadap meningkatnya perekonomian nasional. Dengan hadirnya koperasi bertaraf dunia, maka industri kecil bisa menjadi lebih kompetitif dan membantu mendorong lapangan pekerjaan baru.

Selain taktik peningkatan usaha kecil dengan revitalisasi pasar, pemerintah juga melaksanakan taktik lain yaitu menargetkan 50 persen dari seluruh koperasi di Indonesia sudah bertaraf internasional. Keyakinan itu dilihat dari pertumbuhan aset yang semakin melesat "Banyak koperasi di Indonesia dan sekarang yang besar mencapai 100 koperasi. Dalam waktu lima tahun lagi. 50 persennya (jumlah koperasi di Tanah Air] akan bertaraf internasional," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarifuddin Hasan ketika peluncuran Indosat Solusi UKM di Jakarta, Senin (10/9).

Kementerian Koperasi dan UKM pada 2012 ini menargetkan sebanyak 200 ribu unit perjuangan koperasi. Per posisi Juli 2012 tercatat 192.943 koperasi di seluruh Indonesia. Sepanjang periode semester pertama 2012, pencapaian sasaran pendapatan perjuangan koperasi ini sebesar Rp 17 triliun lebih atau hampir mencapai 50 persen dari sasaran Rp 35 triliun. Syariefuddin yakin, koperasi tetap menjadi penopang ekonomi Indonesia. Maka dari itu, ia berharap 50 persen koperasi di Indonesia berstandar dunia.

Usaha kecil UKM dan koperasi menjadi penyokong ekonomi nasional ketika ini, dikarenakan ekonomi makro secara global masih dalam ketidaknyamanan dan ketidakstabilan. Adanya perjuangan kecil dan koperasi menjadi salah satu faktor mengapa ekonomi nasional masih bisa bertahan di tengah-tengah kolapsnya ekonomi di negara-negara maju di Eropa.

"Syarat status koperasi bertaraf internasional yakni menerima ratifikasi International Cooperative Alliance (ICA). Menurut menteri, tahun ini ICA akan mengeluarkan daftar 300 koperasi terbaik. "Dari Indonesia, ada lima koperasi kelas internasional." tuturnya. Bisnis baik saja tidak menjalin sebuah koperasi menerima status "koperasi bertaraf internasional" Karena, diharapkan tunjangan teknologi, minimal sudah dikuasai para pengurus.

(referensi : Kemenkop-UKM : Pemerintah Targetkan 50 Persen Koperasi Bertaraf Dunia )

Apa Itu Ukm, Serta Bagaimana Cara Meningkatkan Perjuangan Kecil Dan Ukm

Cara Meningkatkan Ekonomi UKM - Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya semenjak final tahun 90'an gerakan ekonomi kecil mulai didengungkan. Kelompok dan perjuangan kecil itu kini tenar dengan istilah UKM. Apa bahwasanya UKM itu ? Dan apa saja kriteria perjuangan yang disebut sebagai UKM ? 

Apa Itu UKM

UKM ialah sebuah istilah yang mengacu ke jenis perjuangan kecil yang mempunyai kekayaan higienis paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan kawasan usaha. Dan perjuangan yang berdiri sendiri.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang perjuangan yang secara secara umum dikuasai merupakan aktivitas perjuangan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan perjuangan yang tidak sehat.”

Kriteria UKM

Kriteria perjuangan kecil berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 ialah sebagai berikut:

• Memiliki kekayaan higienis paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan kawasan usaha.
• Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
• Milik Warga Negara Indonesia.
• Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berhubungan baik eksklusif maupun tidak eksklusif dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
• Berbentuk perjuangan orang perorangan , tubuh perjuangan yang tidak berbadan hukum, atau tubuh perjuangan yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Cara Meningkatkan Usaha UKM

Cara meningkatkan perjuangan kecil dan meningkatnya pendapatan ekonomi rumah tangga, diharapkan tugas serta semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja, tapi juga non pemerintah menyerupai swasta, lembaga, maupun komunitas. 

Ada beberapa hal yang sanggup diupayakan untuk mendorong UKM, yaitu :

• Peran serta pengambil kebijakan (dalam rangka kebijakan pajak, kebijakan fiskal dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang mendorong meningkatnya ekonomi kecil).
• Melakukan pendampingan terhadap perencanaan dan pengembangan usaha, termasuk di dalamnya pembinaan pembukuan ekonomi sederhana, pembinaan kapasitas dll.
• Mengikutsertakan pelaku perjuangan untuk mengikuti seminar dan lokakarya kewirausahaan.
• Melakukan pelatihan-pelatihan teknologi hasil, mulai dari pengolahan bahan, produksi, penyimpanan, pengemasan, penggunaan alat dan mesin dsb.
• Penyediaan modal santunan bunga ringan. Modal merupakan salah satu aspek yang paling dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Dengan adanya kebijakan perbankan yang mendukung kemaslahatan perjuangan kecil dalam hal bunga yang rendah, para pengusaha kecil akan sangat terbantu. 
• Pemanfaatan internet untuk promosi dan pemasaran serta penjualan. Adanya internet sangat membantu promosi para pengusaha kecil, alasannya ialah area jangkauannya sangat luas dan irit biaya. Tidak perlu lagi jor-joran mencetak spanduk, iklan di koran dsb. 

Baca Juga :

• Strategi Penjualan Yang Efektif Untuk Meningkatkan Usaha Kecil/UMKM
• Strategi Penjualan Produk Usaha Melalui Media Sosial

Nah, sobat, demikian ulasan kita kali ini perihal apa itu UKM dan bagaimana cara meningkatkan perjuangan KSM. Semoga bermanfaat. 

Manfaat Tik Dan Cara Meningkatkan Bisnis Ukm

Manfaat TIK Dan Cara Meningkatkan Bisnis UKM. Teknologi Informasi Dan Komunikasi telah mendorong pertubuhan ekonomi dan sektor kehidupan lain menjadi lebih baik. Usaha Kecil dan Menengah tidak ketingalan ikut merasakan manisnya perkembangan teknologi tersebut.


Pemanfaatan Teknologi oleh pelaku Usaha Kecil dan menengah bisa mengakibatkan perjuangan kecil berkembang dengan pesat. Perputaran bisnis di kalangan para pelaku usaha  kecil dan menengah (UKM), nilainya bisa melonjak triliunan rupiah bila saja mereka menerapkan solusi teknologi komunikasi warta (TIK) yang tepat.

Executive General Manager Telkom Divisi Business Service Slamet Riyadi menuturkan, prospek bisnis UKM melalui TIK akan mencapai Rp 18,6 triliun di tahun 2014 mendatang. Melonjak 60,3% dari nilai bisnis di 2010 yang diperkirakan berjumlah Rp 11,6 triliun.

“Dengan solusi TIK yang tepat, bisnis UKM per tahunnya bisa tumbuh 12,83% bila dilihat dari Compound Annual Growth Rate atau CAGR,” jelasnya melalui surat elektronik yang dikutip detikINET, Senin (29/3/2010).

Melalui santunan solusi TIK yang sesuai kebutuhan para pebisnis UKM, Slamet bahkan optimistis nilai bisnis di kalangan pengusaha kelas small medium enterprise (SME) ini akan mulai meningkat 10,9% menjadi Rp 12,87 triliun di tahun 2011 mendatang.

Menurut Slamet, komunitas UKM atau SME yang melek TIK, mulai tumbuh dan membutuhkan solusi serta mobilitas yang bisa menunjang kelancaran bisnisnya. Kebutuhan akan TIK di segmen UKM ini, sayangnya, selama ini belum dilayani secara serius.

“Itu sebabnya, Telkom membentuk Divisi Business Service atau DBS untuk melayani para pelaku bisnis UKM ini. Posisi kami di sini tidak hanya sekadar mengatakan solusi TIK saja, namun juga untuk membantu masyarakat memberdayakan ekonominya,” papar Slamet.

DBS sendiri dibuat khusus oleh Telkom untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Pada segmen ini, Telkom akan mengatakan bermacam-macam solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis melalui penerapan TIK yang tepat.

“Beberapa aplikasi cloud computing berbasis platform as as services (PAAS) sudah disiapkan Telkom, di antaranya e-UKM, aplikasi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), aplikasi untuk pengelolaan koperasi, pendidikan, dan lainnya,” papar Slamet.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, sampai Juni 2009 kemudian jumlah koperasi di Indonesia telah mencapai 166.155 unit, dengan permodalan koperasi aktif yang terdiri dari modal sendiri Rp 27,27 triliun dan modal luar Rp 36,25 triliun dengan nilai volume perjuangan Rp 55,26 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun kemudian juga mencatat jumlah UKM di Indonesia sebanyak 520.220 unit. Diperkirakan akan ada 600.000 pelaku UKM gres pada 2010 ini. Sementara dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan semenjak Januari 2008-Januari 2010 sekitar Rp 17,541 triliun untuk 2,4 juta debitur.

Sektor tertinggi investasi yang dilakukan kalangan SME atau UKM yakni pada bidang jasa (57%), perdagangan (20%), dan manufaktur (23%). SME atau UKM bahkan ditengarai memberi donasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto nasional sebesar 54%. (sumber : GALERI UKM)

Manfaat Koperasi Dan Koreksi Surat Edaran Revitalisasi Koperasi

Manfaat Koperasi Dan Koreksi Surat Edaran Revitalisasi Koperasi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 21 September 2012 mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur se-Indonesia.

Surat edaran tersebut berisi klarifikasi dan koreksi atas surat edaran yang dikeluarkan pada 16 Agustus 2012 ihwal revitalisasi tubuh perjuangan koperasi dengan pembentukan perjuangan PT/CV.

"Dalam klarifikasi disebutkan bahwa koperasi yang mempunyai total aset lebih dari Rp 5 miliar, apabila diharapkan untuk meningkatkan jenis perjuangan lain, sanggup melaksanakan diversifikasi perjuangan dengan membentuk unit perjuangan lain dalam bentuk PT (perseroan terbatas)." kata Deputi Menteri Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo, di Jakarta, Selasa (25/9). 

Sementara itu, diversifikasi perjuangan koperasi dengan membentuk CV (commanditaire vennootschap) tak dibenarkan. Ini ialah koreksi dari surat edaran sebelumnya yang mendorong revitalisasi tubuh perjuangan koperasi untuk membentuk unit perjuangan dalam bentuk PT atau CV.

Braman mengatakan, dorongan revitalisasi tubuh perjuangan koperasi tersebut dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community 2015 yang memerlukan langkah cepat dan sempurna untuk memperkuat daya saing tubuh perjuangan koperasi.

Diversifikasi perjuangan koperasi dengan membentuk unit perjuangan lain berbentuk PT itu. Braman melanjutkan, harus lebih dulu mendapat persetujuan rapat anggota tahunan (RAT) dan hasil usahanya harus dipertanggungjawabkan dalam lembaga tertinggi, yakni RAT koperasi.

"Apabila RAT mempersilakan koperasi tersebut membentuk unit perjuangan lain dalam bentuk PT,ya silakan berlanjut Namun bila RAT tetapkan tidak mau, ya tidak usah dipaksa. Artinya ibarat itu," kata Braman.

Braman menuturkan, pihaknya tidak memodifikasi model ibarat ini alasannya ialah selama ini banyak koperasi mempunyai unit perjuangan dalam bentuk PT. Dia mencontohkan, PUSKUD di Jawa Timur mempunyai unit perjuangan berbentuk PT yang bergerak di bidang angkutan.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, dikala dihubungi dari Jakarta, tidak sependapat dengan langkah revitalisasi koperasi dengan membentuk unit perjuangan berbentuk PT.

"Menurut saya, cara tersebut keblinger alasannya ialah secara prinsip koperasi dengan PT itu berbeda," kata Revrisond. Revrisond menegaskan, bentuk koperasi jangan dijadikan alasan rendahnya daya saing.

"Rabobank, misalnya, juga koperasi. Jadi, jangan kok alasan bentuk itu dijadikan sebagai alasan. Harus dicari akar dilema mengapa daya saing koperasi hingga harus ditingkatkan, dan selesaikan dilema itu," ujarnya.

Revrisond juga mempertanyakan langkah yang sudah dilakukan Kemenkop dan UKM untuk meningkatkan daya saing koperasi di Indonesia. "Apa yang selama ini sudah dilakukan Kemenkop semoga daya saing koperasi iini? Daripada merevitalisasi koperasi, lebih sempurna bila Kemenkop yang direvitalisasi semoga bisa meningkatkan daya saing koperasi." tuturnya.

Revrisond mengatakan, pemerintah seharusnya mencari cara lain untuk meningkatkan daya saing koperasi. Hambatan yang selama ini dihadapi koperasi harus dihilangkan, contohnya bank yang menutup diri pada koperasi.

(sumber : Kemenkop-UKM : Surat Edaran Revitalisasi Koperasi Dikoreksi )

Cara Mengenali Arah Dan Tujuan Dari Industri Kreatif

Cara  Mengenali Arah dan Tujuan Dari Industri Kreatif. Di dikala ini, Industri Kreatif Harus Mengenali Arah dan Tujuannya.Industri kreatif merupakan salah satu industri yang potensial yang sanggup mendorong laju pertumbuhan ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif dikala ini selalu ramai didengung-dengungkan, terutama sesudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pentingnya pengembangan ekonomi ini bagi masa depan ekonomi Indonesia. Pencanangan tersebut dilakukan sesudah lebih dari dua tahun diperkenalkan konsep ekonomi kreatif dan banyak sekali kegiatan, diskusi, serta studi hingga diluncurkannya Cetak Biru Ekonomi Kreatif, sehingga 2009 ditetapkan sebagai tahun Indonesia Kreatif. 

Blueprint atau cetak biru tersebut berisi bagaimana ekonomi kreatif bekerja, serta presentasi konsep "triple helix" untuk pondasi pilar ekonomi kreatif. Inti dasar konsep tersebut yaitu sinergi antara pemerintah, kaum perjuangan dan kaum intelektual yang menyangkut pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini dengan tujuan untuk memberdayakan usaha kecil semoga menjadi sektor yang bisa bertahan di kala ekonomi global.

Sumbangan industri ekonomi kreatif menyerupai seni, musik, fesyen, dan periklanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Selain itu masih ada belahan dari pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan terus industri ekonomi kreatif termasuk tunjangan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Ini sangat disokong oleh daya tahan sektor wirausaha dalam menghadapi imbas perkembangan informasi ekonomi global.


Pasalnya industri ini merupakan hasil dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta talenta individu untuk membuat kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Dan tentu saja hal ini membutuhkan ide kreatif dan strategi bisnis yang matang dan terkonsentrasi.


Industri ekonomi kreatif merupakan basis dari huruf dan simbol kehadiran Bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia.

Dengan memperkuat struktur industri berbasis tradisi dan budaya, kekayaan intelektual dan warisan budaya bangsa sanggup dilestarikan sebagai sumber wangsit untuk menghasilkan produk-produk inovatif gres bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dan umumnya berskala kecil menengah menyerupai industri rumah tangga terutama bagi penggiat UKM

Data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2007 menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir bisnis industri berbasis tradisi dan budaya meningkat pesat. Di daerah Asia Timur volume bisnis meningkat dari 0,944 miliar dolar AS pada 1993 menjadi 2,159 miliar dolar pada 2005.

Sementara itu Eric Santosa, Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Kreatif, Universitas Atma Jaya menilai dikala ini ekonomi kreatif di Indonesia masih kurang gaungnya. Meskipun pemerintah sudah mulai memperkenalkan Cetak Biru Ekonomi Kreatif melalui Konvensi Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) 2008.

"Hal yang sederhana saja, masyarakat dikala ini susah untuk mengakses perihal ekonomi kreatif, ketidaktahuan masyarakat dalam mengakses perihal informasi ini alhasil menyebabkan kebingungan," ungkapnya

Dapat dikatakan implementasi untuk ekonomi kreatif tidak terperinci arahnya, kata Eric seraya menambahkan, padahal sudah satu triwulan industri ekonomi kreatif dicanangkan pemerintah.

Ekonomi kreatif punyai 14 subsektor industri yakni periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fesyen, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan ("showbiz"), penerbitan/percetakan, perangkat lunak, televisi/radio ("broadcasting") serta riset dan pengembangan.

"Industri kreatif ini boleh dikatakan merupakan industri ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Namun kita belum sanggup menarik laba dari itu, lantaran implementasinya yang kurang terperinci arah serta tujuannya," ujar Eric.

Kurang kejelasan itu terutama dalam pengelolaan industri ekonomi kreatif dari sisi manajemen, serta soal komunikasi dalam membangun jaringan, meskipun dikala ini Jaringan Ekonomi Kreatif Indonesia (JEKI) sudah ada.

JEKI dianggapnya tidak berjalan dengan baik hal ini disebabkan sosialisasi untuk pengembangan jaringan yang kurang. Selain itu pemerintah kabupaten dan kota perlu mendukung secara penuh dalam pengembangan industri ekonomi kreatif kepada para pelaku bisnis dan kaum intelektual.

Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Kreatif ini mengharapkan tugas pemda yang besar, lantaran daerahlah yang mengerti kondisi budaya masing-masing untuk dikembangkan.

Diharapkan pemerintah melaksanakan pengembangan pusat ekonomi kreatif di Indonesia, di luar Yogyakarta, Bali dan Bandung.

"Karena Indonesia mempunyai potensi industri ekonomi kreatif terutama di daerah-daerah lainnya," ujar Eric.

Perlu pula konsistensi pihak pemerintah dan keseriusan dalam mengembangkannya dalam bentuk jaringan informasi, sehingga para pelaku industri ekonomi kreatif sanggup mengaksesnya.

Selain itu perlu banyak melaksanakan program yang membangkitkan industri ekonomi kreatif dan bukan sekedar program festival atau diskusi yang dilakukan hanya satu tahun sekali.

Eric menjelaskan, peranan pemda hendaknya membantu pihak Usaha Kecil Menengah (UKM) terutama dalam hal memasarkan produk, pembiayaan dan administrasi perusahaan.

Industri ekonomi kreatif yang paling menyentuh ke masyarakat kebanyakan yaitu UKM dan menurutnya dikala ini pengelolaannya belum profesional.

Pasalnya industri ekonomi kreatif merupakan basis dari huruf dan identitas bangsa. Dengan memperkuat struktur industri berbasis tradisi dan budaya, kekayaan intelektual dan warisan budaya bangsa sanggup dilestarikan sebagai sumber wangsit untuk menghasilkan produk-produk inovatif gres bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Ia mencontohkan, produk kreatif menyerupai di daerah wisata candi Borobudur dikala ini harganya sangat rendah, padahal kualitasnya bagus.

Para perajin dengan skala kecil kebanyakan menghitung harga jual hanya berdasarkan biaya produksi materi baku dan belum berdasarkan nilai seni tradisional.

Peminat produk dalam negeri untuk kerajinan tradisional sangat minim, tetapi justru dari luar negeri yang banyak. "Selain itu para perajin kita, kebanyakan belum sanggup membaca harapan pasar dalam memproduksi barang-barang kerajinan, hal inilah yang menghambat pemasaran produk," tandasnya.

Pekerjan rumah lain untuk pengembangan ekonomi jenis ini, Eric menyampaikan yaitu perihal HaKI, lantaran dari produk kerajinan tradisional belum mengetahui terperinci asal-usul penciptanya, termasuk untuk seni kontemporer.

Hal ini disebabkan produk ekonomi kreatif yang ada di Indonesia kebanyakan produk komunitas. Padahal, berdasarkan Eric untuk legalisasi Haki tidaklah mudah, lantaran tidak sanggup menerapkan sistem HaKI yang berlaku di Amerika dan Eropa.

Untuk itu perlunya ditingkatkan kerjasama dan koordinasi 12 Departemen yakni Departemen Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara Ristek, BUMN, Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum dan HAM, Diknas, Kominfo, Koperasi dan UKM serta Menko Kesra guna mencapai arah dan tujuan industri kreatif tersebut. 

(dikutip dari artikel Susylo Malsayah di sentraukm)

Meningkatkan Ekonomi Perjuangan Kecil Dengan Optimalisasi Potensi

Cara Meningkatkan Usaha Kecil Dan Ekonomi Dengan Optimalisasi Potensi Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu tercatat di atas 6% dinilai belum dirasakan merata di semua sektor usaha. 


Salah satu sektor yang masih harus didorong dan dioptimalkan ialah perjuangan mikro kecil dan menengah(UMKM). CEO MNC Group Hary Tanoe soedibjo mengatakan,ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi asalkan didukung kebijakan yang baik dan melaksanakannya secara konsisten. Jumlah penduduk usia muda (di bawah 40tahun) yang mencapai 70% dari populasi juga merupakan potensi tersendiri.

"Kita punya semua luxurious factor yang sanggup mendorong bangsa kita ke arah lebih baik. Jika dibandingkan dengan China yang sama-sama muda (komposisi penduduknya), sumber daya alam kita lebih besar sehingga seharusnya kita bisa tumbuh lebih baik," ujar Hary pada program obrolan HUT Ke-2 MNC Business Channel bertema "Ketahanan Ekonomi Nasional" di MNC Tower, Jakarta,kemarin.

Hary menambahkan, salah satu sektor yang harus menerima pertolongan besar ialah UMKM yang telah terbukti mempunyai daya tahan lebih baik terhadap krisis .dan bisa mengurangi kemiskinan. Namun, perlu ada kebijakan yang mempunyai keberpihakan lebih pada pelaku UMKM, salah satunya pemberian kredit bagi UMKM. "Harus diberikan prioritas pinjaman tersebut," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu di atas 6,5% membawa dampak terhadap tumbuhnya sektor UMKM. Dia mencatat, jumlah UMKM di Indonesia dikala ini sebanyak 55,2 juta pengusaha. Diharapkan, meningkatnya konsumsi domestik dan menguatnya pasar dalam negeri menciptakan tugas UMKM di dalamnya juga lebih besar. "Insya Allah UMKM akan menjadi tuan rumah di pasarnya (dalam negeri) sendiri," tegasnya.

Dia mengungkapkan, selain pelatihan dan pemberdayaan UMKM, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM antara lain diwujudkan melalui penyaluran kredit perjuangan rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang pada tahun ini. "Kita punya semua luxurious factor yang sanggup mendorong bangsa kita ke arah lebih baik."

HARY TANOESOEDIBJO

CEOMNC Group mencapai Rp22 triliun dari total Rp85 tribun (kumulatif). Pemberian KUR tersebut, menurutnya, terbukti sangat membantu dan diapresiasi para penerimanya. "Secara statistik, dana KUR Rp22 triliun tahun ini telah terserap oleh 8 juta pelaku UMKM," sebutnya. Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, dalam kebijakan pengelolaan kredit perbankan, pemberian kredit UMKM merupakan salah satu yang masih harus terus didorong karena tingkat pertumbuhannya yang masih rendah, yaitu 21%. "Upaya yang kami lakukan contohnya dengan peningkatan terusan dan perbaikan regulasi Salah satu yang didorong ialah ketentuan minimum penyaluran kredit UMKM," tuturnya. Pengamat UMKM dari Prasetyamulya Business School Joko Wintoro menambahkan, UMKM merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi nasional. Sayangnya, pengembangan UMKM belum dilakukan maksimal dan optimisme dari pelaku UMKM di Indonesia juga masih rendah.

Berdasar Global Optimism Survey, indeks optimisme pelaku wirausaha di Indonesia hanya 0,30. Sementara, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar meyakini, pariwisata sebagai industri multisektor bisa menjadi leading sektor dalam pengembangan UMKM, terutama di Indonesia bab timur. Selain itu, harus ada keterkaitan antara sektor UMKM dengan sektor perjuangan yang lebih besar. "Pariwisata dikala ini sudah menjadi gaya hidup global, yang mana dalam setahun jumlah orang yang berwisata di seluruh dunia mencapai 1 miliar. Ini tentu akan membawa imbas sangat besar terhadap industri secara menyeluruh," tandasnya.

(sumber : Kemenkop-UKM : Optimalkan Potensi Ekonomi )

Realisasi Kur Untuk Perjuangan Kecil Tembus Rp 82,4 Triliun

Realisasi KUR Untuk Usaha Kecil Tembus Rp 82,4 Triliun - Sejak diluncurkan 3 Oktober 2007, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat secara nasional terus meningkat. Hingga Juli 2012, realisasi KUR mencapai Rp 82,4 triliun. 


Dari jumlah itu penyaluran BRI yang terbesar.Menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Muhamad Ali, Rabu (15/8), di Jakarta, dikala berkunjung ke Kompas, sampai Juli 2012 realisasi kumulatif KUR Bank BRJ sebesar Rp 20,23 triliun.

Distribusi KUR nasional sebagian besar masih ditopang oleh Bank BRI, yaitu sebesar 60,92 persen dari total KUR. Direktur Utama Bank BRJ Sofyan Basir mengatakan, donasi Bank BRJ yang terbesar sesuai dengan bisnis serta luasnya jaringan BRJ. Di samping itu juga akad Bank BRI menyukseskan aktivitas pemerintah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengatakan, semenjak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Oktober 2007, realisasi kumulatif KUR per Juli 2012 telah menembus Rp 82,4 triliun.

Setelah mengalami beberapa kali penyederhanaan regulasi, penyaluran KUR telah sukses baik secara kuantitas maupun kualitas. "Secara kuantitas, terjadi peningkatan realisasi, lonjakan jumlah debitor, serta jangkauannya semakin luas. Sementam secara kualitas, rasio kredit bermasalahnya (NPL) sangat terjaga. Hal yang sama dengan jumlah klaim yang dibayar." katanya.

Syarifuddin mengatakan, KUR telah disalurkan kepada kurang lebih 68 juta debitor. Pada 2008, debitor KUR gres mencapai 1,6 juta. Namun hanya dalam empat tahun lalu terjadi lonjakan sebanyak 5 juta debitor.

Sejalan dengan itu. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari menambahkan, penyaluran KUR terbesar berada di Jawa Timur yaitu sebesar Rp 12,85 triliun, sedangkan yang terendah di Bangka Belitung yaitu sebesar Rp 288.1 miliar.

"Keberhasilan KUR tidak lepas dari partisipasi aktif seluruh pelaksana, baik pemerintah, regulator, maupun perbankan," ujar Choirul Djamhari.

Melihat keberhasilan ini, pemerintah akan mendorong penyaluran KUR naik 50 persen dan menargetkan pada tahun 2012 menjadi Rp 30 triliun "Ini sebagai upaya untuk mendorong lebih banyak lagi usaha mikro tersentuh KUR." terperinci Choirul.

Sampai Juni 2012, bank pelaksana penyalur KUR terdiri atas lima bank umum konvensional, dua bank umum syariah, dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Bank-bank terus memacu pertumbuhan realisasi KUR secara nasional. Tahun 2012 (year to date), realisasi nasional telah mencapai Rp 19,04 triliun atau sebesar 63,48 persen dari sasaran penyaluran nasional 2012 sebesar Rp 30 triliun.


(sumber : KepmenkopUKM-Realisasi KUR Tembus Rp 82,4 Triliun)

Pemberdayaan Dan Tantangannya Di Indonesia

Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan yang menjadi rujukan terhadap pengentasan permasalahan di Indonesia. Dengan konsep dan aplikasi yang ada di dalamnya, diharapkan paradigma pembangunan yang sebelumnya berlangsung sanggup perlahan-lahan mengubah wajah sosial Indonesia, baik terhadap masyarakatnya sendiri dan juga di dunia.

Tak sanggup ditampik, gemuruh pembangunan yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil: perbaikan ekonomi terus terjadi. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, rata-rata di atas 6 persen per tahun semenjak tahun 2006. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi memang sempat terkoreksi pada angka 4,6 persen. Tapi, itu ialah hal yang sanggup dimaklumi. Kala itu, topan krisis ekonomi global tengah menerpa.

Dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6 persen pun bahwasanya kita patut diacungi jempol. Pasalnya, kita sanggup tumbuh positif dan moderat sementara pada dikala yang sama banyak negara-negara di dunia mengalami resesi dan tumbuh negatif. Bahkan, angka pertumbuhan sebesar itu telah menempatkan kita sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia sesudah China dan India. Ini tidak terlepas dari tugas usaha kecil UKM dan koperasi dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional.

Seiring pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, pendapatan per kapita terus meningkat. Di tahun 2011, misalnya, telah mencapai 3.543 dollar AS. Dengan angka pendapatan per kapita sebesar ini, kita telah tercatat sebagai negara dengan penduduk berpendapatan menengah (middle income country). Hal ini tentu berkaitan dengan cara meningkatkan perjuangan kecil dan ekonomi dengan optimalisasi potensi ekonomi.

Sejumlah tantangan dan Solusi

Sayangnya, perbaikan ekonomi masih menyisakan tiga tantangan berikut: kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), dan ketimpangan (inequality).Selama ini, gemuruh pertumbuhan ekonomi memang telah mendongkrak proporsi kelas menengah. Namun, juga masih menyisakan kelompok miskin dan rentan. Sepanjang tahun 2003-2010, jumlah penduduk kelas menengah, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran sebesar 360 ribu – 3,6 juta rupiah per bulan, memang telah bertambah dari 80,8 juta orang (37,6 persen) pada tahun 2003 menjadi 133,4 juta orang pada tahun 2010. Namun, pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), sementara penduduk rentan miskin (hampir miskin) mencapai 26,39 juta orang (10,83 persen).

Dalam satu dekade terakhir, penurunan tingkat kemiskinan berjalan lambat. Bahkan, ada kecenderungan semakin jauh dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2014. Celakanya, ini juga dibarengi dengan ketimpangan pendapatan yang kian melebar. Indek Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pendatan, bahkan telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41 di tahun 2011. Artinya, ketimpangan pendatan telah memasuki skala medium. Meskipun demikian tetap harus diwaspadai mengenai akurasi data dan angkat kemiskinan ini dalam hubungannya antara pemberdayaan dan perbedaan angka profil kemiskinan di Indonesia.

Di antara penyebab penurunan kemiskinan berjalan lambat ialah dua hal berikut: kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kurang sempurna alasannya kurang memperhatikan karakteristik kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas. Hal ini terkait  antara pemberdayaan dan 50% penduduk Indonesia menjadi miskin.

Ada empat karakteristik utama kemiskinan di Indonesia. Pertama, tingkat kesenjangan kemiskinan antar provinsi sangat tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, tingkat kemiskinan di Jakarta sebesar 3,69 persen, sementara di Papua mencapai 31,11 persen. Hal ini tentu tidak terlepas dari disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah yang masih tajam. Faktual, hingga dikala ini acara ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa.

Kedua, kesenjangan kemiskinan antara kota dan desa juga tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,2 persen, sementara di pedesaan mencapai 15,12 persen. Selain itu, sebagian besar rumah tangga miskin tinggal di pedesaan (63 persen) dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (71,26 persen).

Ketiga, jumlah penduduk yang hidup di sekitar garis kemiskinan (hampir miskin) cukup banyak. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi rentan terhadap kemiskinan. Mereka bakal jatuh miskin jikalau sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi yang memukul telak daya beli mereka.

Keempat, bantuan makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, bantuan komoditas pangan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,50 persen: beras memberi bantuan paling dominan, yakni mencapai 29,23 persen di perkotaan dan 35,61 persen di pedesaan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas ditunjukkan oleh sensifitasnya yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Hasil execises Suhariyanto (2012) menunjukkan, sepanjang tahun 2000-2011, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan tingkat kemiskinan hanya sebebar -0.3990. Artinya, penurunan jumlah penduduk miskin untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 143.050 orang.

Temuan ini tentu tidak mengherankan, melihat struktur pertumbuhan ekonomi selama ini yang lebih digerakkan oleh sektor non-tradable (jasa) ketimbang sektor tradable (riil). Padahal, sebagian besar angkatan kerja kita, termasuk penduduk miskin, menggantungkan hidupnya di sektor tradable (utamanya sektor pertanian).

Jadi, tidak mengherankan kalau pendapatan per kapita terus meningkat, sementara pada dikala yang sama ketimpangan pendapatan juga terus melebar alasannya rata-rata pengeluaran/pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka: (1) perlu dirancang jadwal penanggulangan kemiskinan (dalam skala besar) yang fokus di tempat pedesaan, baik di sektor pertanian (untuk petani gurem dan nelayan) maupun sektor non-pertanian (untuk buruh tani); (2) pertumbuhan ekonomi harus inklusif, pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan hanya akan terwujud jikalau pembangunan sektor pertanian-pedesaan menjadi prioritas, kebijakan perpajakan dan subsidi yang benar (subsidi orang), dan relokasi akonomi di luar Jawa; (3) jadwal penanggulangan kemiskinan harus dibentuk berbeda untuk wilayah perkotaan dan pedesaan (juga antar provinsi), karakteristik tempat harus diperhatikan, dan terkait hal ini tugas pemerintah tempat mutlak diperlukan; (4) jadwal penanggulangan kemiskinan juga harus memperhatikan penduduk yang rentan miskin, bukan hanya yang miskin; dan (5) harga komoditas pangan, terutama beras, harus stabil.

(sumber : SAPA : Tantangan Indonesia: Miskin, Rentan, dan Timpang)