Manfaat Pemberdayaan Dan Peranannya Dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat sanggup diartikan sebagai suatu proses membangun insan atau sekelompok orang dengan cara pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan sikap masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Manfaat pemberdayaan dan peranannya dalam pembangunan masyarakat baik di kota maupun di desa remaja ini semakin terasa. Hal ini bisa terlihat melalui sejumlah kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat ketika ini, dan sinkronisasi di dalamnya merupakan sebuah tatanan yang bisa dianggap paling mendekati dalam konteks pembangunan masyarakat yang memanusiakan manusia.

Kemampuan masyarakat yang sanggup dikembangkan tentunya banyak sekali menyerupai kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.  

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya sikap yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat sanggup dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau kegiatan yang mereka kembangkan. Disini masyarakat sanggup membentuk panitia kerja, melaksanakan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul alasannya adanya suatu kondisi Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak bisa dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa ? alasannya masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melaksanakan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup usang untuk melaksanakan perubahan sikap.  

Masyarakat mempunyai pemikiran dan pola pikir masing-masing, berbeda tiap orang dan tiap lapisannya. Terkadang secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat sering melaksanakan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan ini tentunya harus dipahami oleh para pendamping masyarakat. Oleh alasannya itu perlu diperhatikan secara bijaksana cara-cara penyadaran masyarakat.  Hal ini sanggup dilakukan dengan memperlihatkan banyak warta dengan menggunakan aneka macam media, menyerupai buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyetel film penerangan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya yakni menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan dan pelestarian. Ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui taktik pendampingan secara konseptual.

Pelibatan masyarakat semenjak awal kegiatan memungkinkan masyarakat mempunyai kesempatan berguru lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin “Pendamping” sebagai pendamping akan lebih banyak memperlihatkan warta atau klarifikasi bahkan memperlihatkan pola langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak berguru namun pada tahap-tahap berikutnya “Pendamping” harus mulai memperlihatkan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melaksanakan sendiri hingga bisa atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada ketika “Pendamping” meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah bisa untuk melakukannya sendiri atau mandiri. Hal ini sangat bekerjasama antara pemberdayaan masyarakat dan indeks pembangunan manusia.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

a.   Penyadaran

Untuk sanggup maju atau melaksanakan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, alasannya mereka tidak mempunyai aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali hingga ketika ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi bisa merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

b.   Pelatihan

Adakah manfaat pembinaan sebagai cara meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat ? Pertanyaan ini sangat krusial alasannya mengingat peranan pendampingan terhadap masyarakat itu sendiri. Pendidikan di sini bukan hanya berguru membaca,menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga berguru dari sumber-sumber yang sanggup diperoleh untuk mengetahui bagaimana menggunakan jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya sanggup dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui  pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapat pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin yakni bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan.

c.   Pengorganisasian

Agar menjadi besar lengan berkuasa dan sanggup menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian kiprah diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kiprah masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Tugas-tugas harus dibagikan pada aneka macam kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin contohnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

d.   Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

e.   Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan planning yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah ancaman bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Secara garis besar pendamping masyarakat mempunyai 3 kiprah yaitu: pembimbing, enabler, dan ahli.

Sebagai pembimbing, pendamping mempunyai kiprah utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memperlihatkan banyak warta kepada masyarakat, biar masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai untuk sanggup menentukan dan memutuskan tindakan yang sanggup menuntaskan problem mereka.

Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasinya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali problem atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting alasannya hal ini yakni langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk menjalankan kiprah ini.

Sebagai ahli, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya sanggup memperlihatkan keterangan-keterangan teknis yang diperlukan oleh masyarakat ketika mereka melaksanakan kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memperlihatkan banyak fakta atau contoh-contoh biar masyarakat lebih gampang untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan  masyarakat perlu menyadari, bahwa kiprah utamanya melaksanakan pembelajaran kepada masyarakat.

Berdasarkan kiprah pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka sanggup diidentifikasi persyaratan pendamping yakni sebagai berikut :

Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat.

1. Mampu mengenali potensi masyarakat
2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
3. Profesional dalam pendekatan kepada masy.
4. Memahami kondisi masyarakat.
5. Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masy.
6. Mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu :

• Kapan meminta nasehat
• Dimana mendapat nasehat tenaga ahli
• Siapa yang harus didekati
• Ruang lingkup kiprah dari aneka macam dinas
• Sumber-sumber pertolongan tambahan.

(referensi : Pemerintah Kabupaten Grobogan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa)

Membuat Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Filosofi

Apa Sebenarnya Pemberdayaan Itu ? Lalu, bagaimana cara untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitasi sosial dengan filosofi yang ada di dalamnya ?


Sering kali kita mendengar istilah pemberdayaan, di mana ketika ini istilah tersebut sedang diwujudkan dalam bentuk program ataupun kegiatan baik yang dilakukan secara institusional oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non pemerintah dengan objek sasaran yaitu manusia/masyarakat, dan merupakan  elemen penting dalam proses pembangunan dan penyadaran pembangunan tersebut terhadap kesadaran dan keberdayaan masyarakat dan sebaliknya, dengan tujuan tamat mengangkat derajat manusia/masyarakat itu dari status dan keberadaan tertentu.

Pemahaman Pemberdayaan

Para ilmuwan sosial dalam memperlihatkan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam banyak sekali konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, jika dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan saluran terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, semoga sanggup memahami secara mendalam wacana pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang mempunyai kesepakatan terhadap pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Robinson (1994), pemberdayaan yaitu suatu proses langsung dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. 

Menurut  Ife (1995), pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.  

Menurut Payne (1997), pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapat daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan bekerjasama dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi hambatan langsung dan sosial dalam melaksanakan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada santunan dari kekerabatan eksternal.

Proses Pemberdayaan

Menurut Pranarka & Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memperlihatkan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat semoga individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut sanggup disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungansekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu semoga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk memilih apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Menurut Sumardjo (1999),  ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:  

1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Emiliki bargaining power yang memadai dalam melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Menurut Slamet (2003), yang dimaksud dengan masyarakat berdaya yaitu masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, bisa bekerjasama, tahu banyak sekali alternative, bisa mengambil keputusan, berani mengambil resiko, bisa mencari dan menangkap warta dan bisa bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang mempunyai sifat ibarat yang dibutuhkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Menurut Jamasy (2004), konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan yaitu masyarakat berdaya atau mempunyai daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud sanggup dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan kesepakatan bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut mencakup kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melaksanakan sesuatu yang dipandang sempurna demi mencapai pemecahan problem yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki dan memberikan manfaat..

Daya kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap sikap masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada sikap yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif yaitu merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang dibutuhkan sanggup diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melaksanakan acara pembangunan.

 sumber/link : sarjanaku.com

Manfaat Training Upaya Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan

Adakah Manfaat Pelatihan Sebagai Cara Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat ? Ya, pertanyaan ini sangat krusial mengingat potensi, kualitas dan kapasitas dalam sejumlah kegiatan pendampingan untuk acara pemberdayaan masyarakat.

Sebagai acara yang memakai metode pendampingan di lapangan terhadap segala acara dan kegiatan masyarakat, baik yang bekerjasama pribadi dengan program, maupun sebagai imbas samping acara itu sendiri, pembinaan mempunyai peranan penting, khususnya bagi pelaksana atau pelaku pendampingan dalam hal ini yaitu fasilitator dan unsur-unsur organisasinya, maupun objek yang didampingi, dalam hal ini yaitu masyarakat selaku akseptor manfaat program.

Sebelum kepada bahasan mengenai seberapa besar manfaat pelatihan terhadap pemberdayaan masyarakat, paling tidak kita bisa memahami terlebih dahulu konsep dasar pemberdayaan itu sendiri. Menurut Robinson (1994, seorang pakar ilmu sosial) menyerupai dikutip dari artikel terdahulu (Pemberdayaan : Cara Membuat Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Fasilitasi Sosial Dalam Filosofinya), pemberdayaan yaitu sebuah proses pribadi dan sosial, suatu bentuk pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Bila mengacu pada konsep ini, pemberdayaan masyarakat sanggup diartikan sebagai suatu proses pengembangan diri pribadi dalam lingkungan sosial, demikian pula dengan lingkungan sosial itu, sehingga individu dan kelompok-kelompok sosial serta ragam interaksi dan dinamika didalamnya yang membentuk sebuah masyarakat dengan karakternya, sanggup mempunyai peningkatan baik dari cara berpikir, cara bertindak, cara berkomunikasi dan berinteraksi, demikian pula potensi yang dimiliki. Dengan demikian terjadi perubahan selama proses itu terjadi.

Dalam konteks PNPM-Mandiri Perkotaan, tujuan umum dari segala bentuk kegiatan pemberdayaan di dalamnya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara berdikari (Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2009). Tentu saja dalam menuju ke arah tersebut harus melaksanakan dan mempertimbangkan banyak hal, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Hal-hal tersebut antara lain kapasitas pelaku pemberdayaan, yaitu fasilitator dan lembaganya, kelompok organisasi masyarakat yang dibuat melalui mekanisme PNPM-Mandiri Perkotaan, dan juga memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat itu sendiri sebagai cerminan dari abjad sosial. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan abjad dan dinamika sosial yang khas. Salah satunya yaitu lantaran sangat dipengaruhi oleh akar budaya dan latar belakang setiap anggota masyarakat di dalamnya. Dalam artikel ini akan diambil lokasi sampel yaitu Kota Bengkulu. PNPM-Mandiri Perkotaan di Bengkulu sudah dimulai semenjak tahun 2006-2007 yang lalu. Sebelum, atau bahkan pada ketika acara PNPM ini berjalan, tidak sedikit acara lain baik dari pemerintah pusat, pemerintah kawasan maupun forum non pemerintah ikut berpartisipasi dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial yang diinginkan. Di sini tidak akan dibahas forum apa saja, orientasi forum dan cara kerja forum tersebut, namun yang niscaya program-program tersebut mempunyai visi yang sama, yaitu bagaimana semoga masyarakat Kota Bengkulu sanggup mandiri, mempunyai potensi dan kemandirian serta bisa sejahtera. Dan secara umum, program-program tersebut gagal dalam tujuannya, meskipun dalam perjalanannya sejumlah metode dan aspek-aspek pemberdayaan ada yang 'tertinggal' di masyarakat.

Fenomena yang terjadi selama berjalannya acara sampai ketika ini, khususnya dalam lingkup PNPM-Mandiri Perkotaan, mengarah kepada dua pertanyaan umum. Benarkah metode dan aspek-aspek pemberdayaan yang telah dilakukan belum juga sanggup meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat kelurahan di Kota Bengkulu, khususnya dalam forum LKM/BKM ? Benarkah kecenderungan ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas pendampingan dan rendahnya kualitas pendamping/fasilitator ? 

Dalam sejumlah kegiatan diskusi yang dilakukan selama kegiatan Pelatihan Penguatan Fasilitator PNPM-Mandiri Perkotaan beberapa waktu yang lalu, terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahasan krusial yang tidak hanya melibatkan kapasitas fasilitator, namun juga melibatkan kapasitas organisasi LKM/BKM  dan kelompok masyarakat yang ada, dan juga peranan pihak lain, dalam hal ini yaitu pihak-pihak peduli, khususnya pemerintah. Kenapa pemerintah ? Kenapa tidak difokuskan pada pihak swasta atau kelompok-kelompok tertentu lainnya ? Karena Pemerintah khususnya Pemda dengan struktur kepemerintahan didalamnya bekerjasama pribadi dengan segala bentuk kegiatan pemberdayaan dan pelaku pemberdayaan, bukan hanya dalam konteks PNPM-Mandiri Perkotaan, tapi seluruh organisasi dan programnya. Pemerintah juga berperan pribadi baik secara kebijakan dan keputusan maupun implementasi di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. 

Salah satu butir permasalahan yang muncul ke permukaan yaitu berkurangnya rasa kepedulian, kerelawanan dan partisipasi dari masyarakat. Penyebabnya yaitu adanya ego dari sejumlah kalangan masyarakat mengenai keberpihakan dan kemanfaatan program, munculnya perasaan-perasaan sentimentil sebagai penggalan dari ego tersebut, adanya dinamika mengenai paradigma dan orientasi masyarakat mengenai stimulan acara dalam hal ini yaitu dana pertolongan acara (BLM,BLT dan sejenisnya), dan juga sikap dan sifat dari pemimpin daerah, baik scoup luas maupun skala lebih sempit yang intinya merupakan simbol panutan masyarakat itu sendiri. Solusi yang ditawarkan ? Pelatihan. Ya, pembinaan untuk pendamping masyarakat, pembinaan untuk masyarakat, pembinaan untuk birokrat sebagai pengusung kebijakan yang dibuat. 

Kembali pada tema di atas, seberapa besar sih manfaat pembinaan bagi keberlangsungan program, bukan hanya dalam lingkup PNPM, namun seluruh acara ? Tidak bisa dibilang sedikit, namun bahwasanya pelaksanaan acara bukan sebatas pembinaan penguatan, pembinaan kapasitas dan sejenisnya. Cara meningkatkan animo masyarakat dan pemerintah terhadap berjalannya acara juga tidak melulu dengan meletakkan fasilitator dalam posisi sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap stagnannya ekspresi dominan tadi. Pelatihan merupakan bentuk pengisian dan pemulihan peranan, tanggung jawab dan aspek nilai yang terkandung dalam acara kepada pelaku pemberdayaan. Ketika balasannya apa yang didapat dalam pembinaan mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya, maka yang diharapkan yaitu kreatifitas, kesabaran, dan dorongan serta motivasi lain. Waktu yaitu kata kunci paling besar lengan berkuasa dalam segala acara yang ada. Pengelolaan dan administrasi waktu tidak bisa dinafikan begitu saja.

Tidak bisa disangkal, kebuntuan pendampingan ini (saya istilahkan demikian) menyerupai bundar setan. Begitu stimulan tidak bisa dimiliki semua pihak yang berkepentingan (pemanfaat dan pengelola), akan muncul opini yang diikuti sikap pragmatis dan hirau tak acuh, kemudian terjadi pemisahan dan pengelompokan. Ini mengakibatkan melemahnya kekuatan secara kelembagaan dan secara perlahan paradigma turut berubah, di mana pada ketika bersamaan terjadi visualisasi yang belum mengena hati masyarakat oleh forum pemerintah. Melemahnya organisasi akan mengakibatkan berkurangnya spirit kerelawanan, dan perlahan-lahan menjadi redup. Ini tentu akan besar lengan berkuasa pada spirit yang dimiliki fasilitator pendamping. Kelanjutannya ? Progres ikut menjadi stagnan.

Terlepas dari dualisme aspek program, yaitu aspek pemberdayaan dan aspek proyek melalui stimulan yang ada, yaitu sangat baik kalau keduanya bisa berjalan berdampingan. Namun kalau harus mengerjakan salah satu pilihan secara terfokus, akan membutuhkan waktu pula dalam melaksanakan aspek yang satunya. Seperti pepatah sekali menembak dua tiga pulau terlewati, untuk konsep pemberdayaan masyarakat tentunya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit semoga bagaimana cara membuat pemahaman konsep pemberdayaan (dalam PNPM-Mandiri Perkotaan) benar-benar lekat dan menjadi jiwa masyarakat, dan bagaimana cara meningkatkan serta mengasah nilai-nilai kemanusiaan didalamnya yaitu menjadi kiprah bersama, kiprah dan tanggung jawab semua pihak. Kata kunci sikap (behaviour) yaitu kunci dari semua perubahan yang diinginkan, dan ini kembali kepada diri kita masing-masing. 

(opini penulis sebagai review dari rangkaian kegiatan Pelatihan Penguatan Fasilitator PNPM-Mandiri Perkotaan OC-2 Propinsi Bengkulu, 11-18 Juni 2012)

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Taktik Secara Konseptual

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Strategi Pendampingan Secara Konseptual. Pemberdayaan Masyarakat mempunyai definisi yang bermacam-macam namun mempunyai keterkaitan satu sama lain. Namun yang mempunyai kaitan dekat terhadap taktik pendampingan sosial ialah berdasarkan Ife ((1995:182).

“Providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community”.  

(Menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan menghipnotis kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri).

Salah satu taktik yang tidak umum digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah pendampingan. Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan acara yang diyakini bisa mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memperlihatkan dukungan dengan target akseptor bantuan. Kesenjangan sanggup disebabkan oleh banyak sekali perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator. Kegiatan pemberdayaan sanggup dilakukan melalui pendampingan sosial. terdapat 5 (lima) acara penting yang sanggup dilakukan dalam melaksanakan pendampingan sosial, yaitu:

1. Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan acara pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka semoga sanggup terlibat dalam acara pemberdayaan yang nantinya sanggup meningkatkan pendapatan mereka dengan memakai kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

2. Peningkatan Kesadaran dan training kemampuan

 Membantu masyarakat miskin untuk membuat sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk persoalan keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka sanggup dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar.

3. Manajemen diri

Pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk membuatkan sebuah sistem. Kemudian memperlihatkan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut, dimana setiap kelompok harus bisa menentukan atau mempunyai pemimpin yang nantinya sanggup mengatur acara mereka sendiri menyerupai melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

4. Mobilisasi sumber

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan hal ini sanggup menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. Ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang mempunyai sumber daya yang sanggup diberikan dan kalau sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan sanggup meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial.

5. Pembangunan dan pengembangan jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan banyak sekali sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan membuatkan banyak sekali jalan masuk terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep ini ialah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (capacity building), yaitu suatu proses meningkatkan atau merubah teladan sikap individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Sehingga masyarakat sanggup memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.  Jadi, taktik pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, lantaran dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat sanggup dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada karenanya sanggup meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak pribadi sanggup membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. 



(sumber : Erick Azof : Pendampingan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat).

Cara Untuk Membangun Masyarakat Cerdas : Opini Pemberdayaan

Cara Untuk Membangun Masyarakat Cerdas : Opini Pemberdayaan.  Miskin yaitu dongeng usang dan selalu menjadikan permasalahan yang meresahkan. Permasalahan ini menjadi problem dunia. 

MDGs mencoba menunjukkan solusi untuk menangani permasalahan ini.Solusi ini dibutuhkan sanggup menjadi tolak ukur dalam menuntaskan segala problem terkait kemiskinan di seluruh dunia.

Jangan beri Ikan, tapi beri kail

Istilah  ini sering kita dengar saat seorang fasilitator mencoba membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membiasakan diri untuk meminta bantuan. Adanya program-prgoram pemberian baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya menjadikan masyarakat biasanya menjadi sangat manja, praktis meratap dan praktis putus asa. Dampak negatifnya terjadi kecemburuan sosial yang berujung pada meningkatnya angka kriminalitas, angka depresi dan lainnya. Sehingga menjadi generasi yang tidak berguna.

Di satu sisi pendapat ini bisa jadi benar, namun di sisi lain bisa jadi kurang tepat. Karena tidak semua kelompok masyarakat benar-benar membutuhkan fasilitasi berwujud pendampingan, namun membutuhkan fasilitasi kebutuhan yang benar menyerupai makanan, minuman, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Masalah kesadaran, penyadaran,menyadarkan dan segala bentuk definitif yang berkaitan dengan kesadaran sosial bisa menjadi prioritas nomor kesekian apabila kebutuhan fisik sudah terpenuhi. Bencana alam, kebakaran massal, perang, yaitu sedikit dari sejumlah faktor aktual kenapa masyarakat sebuah negara menjadi miskin, bukan hanya sekedar bahwa insan itu malas, tidak punya pendidikan dan tidak bisa menangkap atau memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari status kemiskinan.

Tapi apakah angka kemiskinan yang menyerupai itu sangat besar di negeri ini sehingga harus menghabiskan anggaran yang besarnya triliunan? Sepertinya harus dipikirkan dan didata kembali angka yang valid, sehingga penanganan kasus kemiskinan tidak berkutat dalam program charity yang menciptakan masyarakat tidak kreatif.

Perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia tiba-tiba persentasinya naik menjadi 50 % per tahun 2011 !!! Apakah ini berarti bahwa program-program pendampingan pro poor yang seharusnya dibutuhkan bisa menurunkan angka kemiskinan benar-benar tidak efektif ?  Atau malah pendampingan sosial justru lebih menyadarkan masyarakat bisa semoga 'pintar-pintar' memposisikan dirinya supaya sama menyerupai masyarakat awam lainnya yang kurang bisa yang sebetulnya lebih pantas mendapat perhatian ?

Belum lagi ditambah dengan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan kriteria miskin yang telah ditetapkan contohnya dalam BLT, JAMKESMAS dan program charity lainnya. Sehingga menjadikan salah target bagi akseptor manfaatnya.

Ketika Masyarakat harus Cerdas

MDGs telah menunjukkan isyarat yang terang untuk penanggulangan kemiskinan secara tuntas. Dimana saat masyarakat sedang lapar bukan hanya diberi makan saja. Ketika sudah kenyang, mereka harus diajak berfikir untuk mencoba keluar dari kemiskinan. Tampung semua keluhan mereka, dari sisi kesehatan, lingkungan, keahlian yang sangat minim hingga pada kasus permodalan usaha.

Kemudian ajak diskusi dengan mereka bagaimana caranya untuk keluar dari kukungan kemiskinan. Keinginan yang dibutuhkan dijadikan teladan yang realistis dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Hal ini harus digabungkan dengan potensi pemecahan permasalahan dari lingkungan terdekat dahulu. Karena setiap wilayah (contoh Desa) niscaya ada potensi pemecahan masalah, biasanya masyarakat telah tahu pemecahanannya, tapi berat untuk menjalankannya.

Memang perlu leader/fasilitator yang handal, perlu waktu untuk merubah paradigma yang terbiasa pasrah menjadi jiwa pejuang.Tapi itu yaitu proses belajar, dimana saat ingin mewujudkan masyarakat cerdas perlu waktu untuk belajar. tidak semudah membalikan telapak tangan.

Prinsip Membangun masyarakat Cerdas:

1. Jadikan kejujuran hal yang paling utama
2. Jangan pikir nanti jadi apa, tapi pikirkan apa yang harus dikerjakan kini untuk persiapan masa depan
3. Dapat membangun forum yang dipercaya
4. Dapat merencanakan acara untuk 3 tahun kedepan apa yang akan dilakukan
5. Dapat membangun kebersamaan dengan pihak lain

Kejujuran yaitu hal utama dalam memperbaiki segala hal, begitu pula halnya untuk membangun masyarakat cerdas.

Ketika transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik, maka otomatis akan menjadikan kepercayaan dari masyarakat. Ketika kepercayaan itu telah ada, maka akan praktis bagi fasiltator/lembaga untuk membangun masyarakat cerdas yang didalamnya penuh dengan kebersamaan dan ide-ide kreatif untuk kesejahteraan wilayah (desa) masing-masing.

Yang menjadi hambatan kini yaitu saat golongan masyarakat elit dan lebih bisa secara ekonomi 'lebih sadar' dan 'pintar-pintar' memposisikan diri, sehingga  kesempatan yang seharusnya diberikan kepada golongan miskin malah 'tepat sasaran' kepada golongan tadi. Maka seluruh komponen yang terkait juga harus 'lebih sadar' dan 'lebih peka' untuk memilih prioritas utama kepada siapa seharusnya penyadaran tadi diimplementasikan, atau dengan kata lain menempatkan kebijakan yang benar pada orang yang sempurna dan kondisi yang tepat.


 (referensi : Fasilitator Masyarakat : Membangun Masyarakat Cerdas) - Artikel ini juga telah diposting di Kompasiana : Opini Pemberdayaan Dalam Membangun Masyarakat Cerdas

Meningkatkan Kerelawanan Dengan Mendorong Inisiatif Dan Kreatifitas

Kerelawanan merupakan salah satu kata kunci dalam pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini yaitu PNPM-Mandiri Perkotaan. Hal inilah yang menjadi faktor penentu keberlangsungan program, mulai dari awal sampai final berjalannya program.


Dengan kata lain, di tengah dualisme aspek agenda yaitu aspek proyek maupun aspek pemberdayaan dengan aneka macam stimulan di dalamnya, kerelawanan merupakan ujung tombak pemberdayaan itu sendiri, dan rasanya akan sangat berat kalau faktor kerelawanan ini dipinggirkan begitu saja dalam segala jenis aktivitas kemasyarakatan.

Pada artikel ini tidak akan dibahas dengan detil mengenai contoh-contoh kerelawanan tersebut, lantaran lebih kepada perihal dan ajuan solusi alternatif. Pada artikel sebelumnya yaitu Pemberdayaan : Adakah Manfaat Pelatihan Sebagai Cara Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat telah disebutkan bahwa salah satu butir hambatan atau sebut saja stagnannya peranan dan semangat pemberdayaan dalam lingkup PNPM-Mandiri Perkotaan yaitu adanya kemunduran dalam hal kerelawanan. Dari hasil sejumlah diskusi dalam Pelatihan Penguatan Fasilitator OC-2 Propinsi Bengkulu, kemunduran atau berkurangnya semangat kerelawanan ini sanggup saja disebabkan aneka macam faktor, yang saya sebut menyerupai bulat setan, meskipun tidak semua masyarakat atau pelaku agenda kehilangan jiwa kerelawanan atau kepeduliannya, yang kemungkinan lantaran belum atau tidak terdeteksi sama sekali lantaran tidak pernah eksis ke permukaan, atau lantaran belum atau tidak tersosialisasi sama sekali kepada mereka, dimana tugas ini pada konsepnya yaitu tugas milik LKM/BKM bahu-membahu dengan aparatur kelurahan sebagai 'tuan rumah' masyarakat yang dimaksud.

Nah, mungkinkah ada yang salah dari ketidaktahuan, ketidakpahaman, ketidakeksisan itu dalam hubungannya dengan peranan kerelawanan ? Bisa jadi ya, sanggup jadi tidak. Namun pada dasarnya, hal tersebut mungkin sanggup menjadi indikator bahwa untuk mencari dan menemukan relawan, serta menemukenali ulang kerelawanan menurut aspek kondisi sosial dan dinamikanya, yaitu sebuah pekerjaan yang berat kalau tidak meletakkan keterlibatan kelompok-kelompok peduli didalamnya, dalam hal ini yaitu LKM/BKM, abdnegara kelurahan, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarkat dalam porsi dan prioritas yang besar. Apalagi kalau tidak menyertakan komitmen, konsistensi, dan tanggung jawab yang proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing. 

Sekedar mereview beberapa aktivitas yang dilakukan oleh TIM 03 Korkot Bengkulu yang biasanya dilakukan dengan pendekatan konvensional, yaitu pendekatan dengan komunikasi kekeluargaan, kekerabatan dan pertemanan, ternyata cara untuk meningkatkan kembali semangat kerelawanan itu sanggup dilakukan kalau ditambah bumbu penemuan dan kreatifitas, dengan cara mendorong masyarakat dalam hal ini yaitu LKM/BKM untuk berani tampil dalam aneka macam kegiatan, baik itu aktivitas 'kecil-kecilan' menyerupai pelatihan-pelatihan internal atau kelembagaan, diskusi-diskusi formal dan sejenisnya, maupun aktivitas skala regional atau nasional. Tim 03 sendiri pada final tahun 2011 setuju mencanangkan tahun 2012 sebagai Tahun Terobosan Inovasi dan Kreativitas LKM/BKM (pencanangannya sih sebatas tim saja, namun sosialisasi dan aplikasi teknis di lapangan sarat dengan dorongan kreatif, dan secara implisit mendapat respon serius dari sejumlah LKM/BKM di wilayah TIM 03 sendiri meskipun tidak digembor-gemborkan secara 'wah'). 

Terobosan ini bahwasanya sangat sederhana, dimulai dari rapat keikutsertaan dalam event Pameran Seni dan Budaya Tabot Expo bulan November tahun 2011 lalu. Keberminatan dan ketertarikan itu sudah terlihat semenjak Tim 03 menelurkan wangsit itu, dan secara impulsif LKM/BKM menangkap warta itu secara positif dan pribadi membentuk kepanitiaan. Keikutsertaan dan partisipasi di Tabot Expo itulah yang memunculkan ide-ide gres lainnya mengenai eksistensi masyarakat melalui LKM/BKM untuk mau tampil lebih berani, lebih inspiratif, lebih kreatif untuk even-event selanjutnya. 

Melalui sejumlah aktivitas yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan partisipasi dan ekspresi dominan LKM/BKM serta masyrakat kelurahan dalam hal kerelawanan (Tabot Expo 2011, Pelatihan Fix Cost BKM-Relawan-Aparat Pemerintah di Wisma Loren, Rakor BKM 9 Kelurahan Dampingan Tim 03, Bengkulu Expo 2012, Arisan Bulanan dan Rakor Progres  9 BKM Dampingan), Tim 03  menangkap beberapa gejala, yaitu :

• Cara meningkatkan animo dan semangat partisipasi dari LKM/BKM sanggup dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang komunikatif dan sarat dorongan kreatif dan inovatif yang sanggup membuat  LKM/BKM dan masyarakat kelurahan bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek.
• Bahwa bahwasanya penanggulangan kemiskinan ternyata tidak sanggup diselesaikan hanya dengan produk-produk infrastruktur semata, namun juga kesempatan untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif dan usaha kecil yang berimbang dan merata, serta kesempatan untuk sanggup mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang layak sehubungan dengan karya mereka, meskipun sangat sederhana.
• LKM/BKM dan masyarakat kelurahan tidak hanya membutuhkan dana bantuan, tapi juga dukungan moril, akomodasi usaha, pengemasan dan pemasaran produk yang sanggup mendorong peningkatan status sosial dan status ekonomi mereka. Sebagai contoh, pada even Tabot Expo 2011 dan Bengkulu Expo 2012, produk cemilan Peyek Pekan Sabtu dan strategi bisnis yang sanggup mengcover perjuangan kecil mereka untuk berani tampil.
• LKM/BKM dan masyarakat kelurahan sanggup menjadi satu potensi dan kesatuan yang kuat, kalau metode pendekatan, penempatan posisi tawar, keterlibatan mereka secara aktif dan tujuan serta manfaat yang ditawarkan memang mengena pada kebutuhan masyarakat yang secara bersamaan juga sanggup memenuhi keinginan-keinginan di dalamnya. Dengan kata lain, menempatkan mereka sebagai orang yang mempunyai peranan dan tanggung jawab terhadap eksistensi orang lain sanggup mengakibatkan mereka mempunyai keterbebanan untuk melaksanakan yang terbaik. 
• Bagaimana dengan point of interest dari masyarakat skeptis ? Kalo itu mah, gak usah repot mikirin, toh mereka juga belum tentu mau repot-repot mikirin sekelilingnya, tul gak ? Namun, yang pasti, dikala momen-momen keterlibatan pelaku aktif dan (yang) masih mempunyai semangat kerelawanan berhasil dilewati dengan baik dan mempunyai hasil yang positif, pada akibatnya kelompok masyarakat skeptis akan sanggup mendapatkan kondisi dan segera menyadari, bahwa ini semua tergantung dari sikap masing-masing orang. 

Kadang kala, banyak orang hanya sanggup menuntut namun belum tentu sanggup memberikan. Dan kadang-kadang pula sejumlah orang selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang paling pantas untuk mendapatkan perhatian yang lebih tanpa mau memperhatikan orang lain yang sanggup jadi lebih pantas untuk menerimanya. Kadang kala banyak orang hanya mencibir dikala orang lain melaksanakan hal-hal kecil dan sederhana, namun kadang-kadang pula sejumlah orang dipaksa harus mendapatkan kenyataan bahwa bahwa mereka yaitu orang-orang yang justru pantas dikasihani lantaran tidak melaksanakan apa-apa selain mencibir.  Semoga review dan perihal ini sanggup menjadi ajuan solusi cara meningkatkan kerelawanan di wilayah dampingan, sederhana namun inspiratif.

Warga Miskin Itu Karenanya Meninggal Dunia

Warga Miskin Itu Akhirnya Meninggal Dunia-Duka Cita BKM Dampingan Tim 03. Duka cita sedang menyelimuti Tim 03 dan 9 BKM Kelurahan Dampingan yang menjadi wilayah kiprah pendampingan masyarakat di PNPM-P2KP Koorkot Kota Bengkulu.
Ibu Nurbaiti, warga RT 19 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu yang beberapa waktu kemudian diupayakan pertolongan kesehatannya karenanya meninggal dunia, Sabtu pagi 5 Mei 2012. Duka cita yang teramat dalam tentu saja paling dirasakan oleh seluruh keluarga Mulyadi, 38 tahun, suami dari almarhumah (baca artikel Pemberdayaan Masyarakat : Cara Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Membutuhkan Dukungan Dari Banyak Pihak). 

Pada artikel  tersebut telah diceritakan kronologis insiden dan proses pengupayaan pertolongan kepada keluarga tersebut. Setelah dibawa ke RSUD M.Yunus, beberapa hari kemudian, secara tiba-tiba sejumlah uluran tangan tiba kepada keluarga Mulyadi,diantaranya dari Plt.Gubernur Bengkulu Junaidi Chamsyah, dan H.Helmi Hasan, anggota DPRD Propinsi yang ketika ini sedang dalam proses menjadi Calon Walikota Bengkulu untuk periode berikutnya. Selain dari kedua tokoh kawasan tersebut, dukungan dan simpati juga tiba tentunya dari BKM Kelurahan dampingan lainnya di wilayah Tim 3. Mulai dari pertolongan kebutuhan dapur, perlengkapan keluarga dan biaya perobatan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan TF lain bersama Tim Koorkot Kota Bengkulu Bpk.Dediyanto, SPt yang pada ketika bersamaan turut serta mendampingi Plt.Gubernur Bengkulu turun pribadi ke lapangan bersama Ibu Rufaida Umar selaku Senior Fasilitator  bersama Bpk.Alamsyah dan Bpk.Teddy dari TF 03. Ucapan syukur dan terima kasih ini patut diapungkan, mengingat upaya dan jerih payah Tim 03 gotong royong BKM Kelurahan dampingan dalam membuka jaringan semoga keluarga Mulyadi mendapat perhatian yang layak selaku warga masyarakat Kota Bengkulu. Dan impian akan kesembuhan terhadap Nurbaiti semakin besar, salah satunya dengan kehadiran Ibu Ida Rufaida yang berubah menjadi menjadi 'keluarga baru', ini dibuktikan dengan kesediaan waktunya untuk membawa bekal untuk Mulyadi ketika sedang menjaga istrinya yang sakit.

Sayangnya, impian itu tidak terwujud, seiring dengan turunnya semangat hidup Nurbaiti. Beberapa hari sebelum meninggal, Nurbaiti memang memaksa pulang, dan tidak mau makan lagi. Hal ini menciptakan sang suami menjadi jengkel. Namun sesudah mendapat pertimbangan dari tim perawat, karenanya Nurbaiti dibawa pulang Jumat 4 Mei sesudah sholat jumat. Sore hari TF 3 menyempatkan diri tiba ke rumah yang bersangkutan dan tetap memberi semangat.

Malang tak sanggup ditolak,untung takdapat diraih, Nurbaiti karenanya meninggal Sabtu pagi sebelum subuh. TF 3 tiba beberapa jam setelahnya, di mana ketika itu sudah memberitahu ke beberapa pihak di antaranya Camat Selebar dan Lurah Sukarami serta beberapa BKM dampingan lainnya. Jenazah kemudian dimakamkan siangnya. Takziah bersama akan dilakukan pada malam ke-3 bersama TF dan BKM Dampingan TF 03.

Semoga saja arwah almarhumah diterima di sisi Tuhan YME dengan menghapus segala dosa dan kekurangan semasa hidup. Dan terima kasih layak disampaikan kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dan memeberikan perhatian kepada keluarga Mulyadi.

sumber : best practice laporan bulanan TF 3 PNPM-P2KP Korkot Bengkulu
artikel terkait :

Pemberdayaan Masyarakat : Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan

Artikel Usaha : Peluang Usaha dan Lapangan Kerja Industri Kreatif

Pemberdayaan Masyarakat : Negara Maju Seperti Hongkong Masih Punya Penduduk Miskin

Pemberdayaan Masyarakat : Asuransi Untuk Warga Miskin,Efektifkah Dalam Penanggulangan Kemiskinan?

Pemberdayaan Masyarakat : Cara Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Membutuhkan Dukungan Dari Banyak Pihak

Warga Miskin Dan Potensi Tidak Sempurna Target Dana Bantuan

Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan. Warga miskin dan kemiskinan masih merupakan fenomena sosial di Indonesia dan seharusnya menjadi prioritas utama penanganan persoalan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.

Meski relatif turun dibanding Maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah tampaknya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk aktivitas itupun pun digelontorkan selama 2012. Dana itu berasal dari campuran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, beberapa waktu yang kemudian pernah mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster. 

Pertama, yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dananya sekitar Rp69 triliun.
Kedua, yakni yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.  

Ketiga, yakni aktivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun.
Keempat, yakni kluster yang berkaitan dengan aktivitas intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.

Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan

Puluhan triliun dana telah disiapkan, lantaran berdasarkan BPS kemiskinan di Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Namun, pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak hambatan untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya aktivitas pemberian pemerintah menjadi kendala.Salah satu faktor penghambat yakni banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di tempat terpencil. Faktor lain yakni keterbatasan kapasitas individu.Sebagai contoh, warga miskin yang kurang mempunyai kapasitas, tinggal di tempat terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah mengakibatkan pada ketika pembagian beras rakyat miskin kadang tidak kebagian. Hal ini menimbulkan perkiraan penurunan satu persen tiap tahun menjadi berat. 

BPS menyatakan bahwa aktivitas pemberian pemerintah di tempat kerap tidak sempurna sasaran meskipun telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut. Program pemberian yang paling sempurna untuk penduduk miskin kronis itu yakni pemberian materi makanan pokok. Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh. Menurut BPS, konsep pemberdayaan masyarakat kurang sempurna jikalau diterapkan bagi mereka. Sebagai contoh, bila diberikan traktor, KUR, mereka tidak akan mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa membuatkan usahanya, lantaran kapasitasnya rendah. Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2011, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.

Bahkan, terkait aktivitas pengentasan kemiskinan itu, pemberian gila juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan pemberian ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna  merancang aktivitas mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan pribadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan pemberian itu yakni pemberian terbesar pernah diberikan AS, dimana aktivitas ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi. 

Bantuan yang merupakan belahan aktivitas Millenium Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan proyek pengentasan kemiskinan. 

Pertama, proyek kesejahteraan hijau. Program ini difokuskan disebabkan lantaran lebih banyak didominasi masyarakat miskin Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam. Namun, ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana yang digunakan untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.

Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan lantaran ketika ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat tubuh ideal sesuai usia.Akibatnya, angka maut ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan abuh penyakit kekurangan fisik ketika dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.

Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan menciptakan pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta sanggup menjadikan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan lantaran praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.

Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan komplemen pemberian sebesar US$200 juta setara Rp1,8 triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu yakni tahap kedua dari aktivitas reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program ini diperlukan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari pemerintah tempat seiring upaya desentralisasi pemerintah. 

Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis pada Oktober tahun  lalu, semenjak 2011, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan pendapatan ke pemerintah tempat yang sekarang bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan fundamental bagi masyarakat Program penguatan tata kelola pemerintah tempat diperlukan bisa menciptakan penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang lebih efisien diperlukan bisa meningkatkan standar hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.Pada aktivitas tahap kedua itu, sedikitnya akan ada enam aktivitas yang dijalankan. Termasuk di dalamnya, penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki manajemen pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.

Pengelolaan dana puluhan triliun untuk aktivitas pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif semoga dana tersebut sempurna sasaran. Lalu bagaimana solusinya? Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dibutuhkan tugas aktif pemerintah tempat dalam mempercepat aktivitas pengentasan kemiskinan itu, dan ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif daerah. Peran aktif yang dimaksud yakni pembuatan kebijakan pro rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan kemiskinan, contohnya aktivitas pro poor planning and budgeting.

Kementerian PPN mencatat beberapa tempat yang sukses melakukan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.

Selain itu, Wapres Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.

Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.

Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah menciptakan aktivitas pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.

Empat kluster itu yakni rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, perjuangan mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, aktivitas pengentasan kemiskinan itu diperlukan bisa terasa keuntungannya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

sumber : vivanews