Author 
Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan. Warga miskin dan kemiskinan masih merupakan fenomena sosial di Indonesia dan seharusnya menjadi prioritas utama penanganan persoalan di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.
Meski relatif turun dibanding Maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah tampaknya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk aktivitas itupun pun digelontorkan selama 2012. Dana itu berasal dari campuran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, beberapa waktu yang kemudian pernah mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster.
Pertama, yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dananya sekitar Rp69 triliun.
Kedua, yakni yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Kedua, yakni yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Ketiga, yakni aktivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun.
Keempat, yakni kluster yang berkaitan dengan aktivitas intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.
Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan
Keempat, yakni kluster yang berkaitan dengan aktivitas intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.
Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan
Puluhan triliun dana telah disiapkan, lantaran berdasarkan BPS kemiskinan di Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Namun, pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak hambatan untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya aktivitas pemberian pemerintah menjadi kendala.Salah satu faktor penghambat yakni banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di tempat terpencil. Faktor lain yakni keterbatasan kapasitas individu.Sebagai contoh, warga miskin yang kurang mempunyai kapasitas, tinggal di tempat terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah mengakibatkan pada ketika pembagian beras rakyat miskin kadang tidak kebagian. Hal ini menimbulkan perkiraan penurunan satu persen tiap tahun menjadi berat.
BPS menyatakan bahwa aktivitas pemberian pemerintah di tempat kerap tidak sempurna sasaran meskipun telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut. Program pemberian yang paling sempurna untuk penduduk miskin kronis itu yakni pemberian materi makanan pokok. Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh. Menurut BPS, konsep pemberdayaan masyarakat kurang sempurna jikalau diterapkan bagi mereka. Sebagai contoh, bila diberikan traktor, KUR, mereka tidak akan mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa membuatkan usahanya, lantaran kapasitasnya rendah. Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2011, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.
Bahkan, terkait aktivitas pengentasan kemiskinan itu, pemberian gila juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan pemberian ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna merancang aktivitas mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan pribadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan pemberian itu yakni pemberian terbesar pernah diberikan AS, dimana aktivitas ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi.
Bahkan, terkait aktivitas pengentasan kemiskinan itu, pemberian gila juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan pemberian ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna merancang aktivitas mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan pribadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan pemberian itu yakni pemberian terbesar pernah diberikan AS, dimana aktivitas ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi.
Bantuan yang merupakan belahan aktivitas Millenium Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan proyek pengentasan kemiskinan.
Pertama, proyek kesejahteraan hijau. Program ini difokuskan disebabkan lantaran lebih banyak didominasi masyarakat miskin Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam. Namun, ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana yang digunakan untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.
Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan lantaran ketika ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat tubuh ideal sesuai usia.Akibatnya, angka maut ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan abuh penyakit kekurangan fisik ketika dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.
Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan menciptakan pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta sanggup menjadikan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan lantaran praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.
Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan lantaran ketika ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat tubuh ideal sesuai usia.Akibatnya, angka maut ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan abuh penyakit kekurangan fisik ketika dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.
Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan menciptakan pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta sanggup menjadikan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan lantaran praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.
Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan komplemen pemberian sebesar US$200 juta setara Rp1,8 triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu yakni tahap kedua dari aktivitas reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program ini diperlukan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari pemerintah tempat seiring upaya desentralisasi pemerintah.
Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis pada Oktober tahun lalu, semenjak 2011, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan pendapatan ke pemerintah tempat yang sekarang bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan fundamental bagi masyarakat Program penguatan tata kelola pemerintah tempat diperlukan bisa menciptakan penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang lebih efisien diperlukan bisa meningkatkan standar hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.Pada aktivitas tahap kedua itu, sedikitnya akan ada enam aktivitas yang dijalankan. Termasuk di dalamnya, penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki manajemen pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.
Pengelolaan dana puluhan triliun untuk aktivitas pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif semoga dana tersebut sempurna sasaran. Lalu bagaimana solusinya? Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dibutuhkan tugas aktif pemerintah tempat dalam mempercepat aktivitas pengentasan kemiskinan itu, dan ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif daerah. Peran aktif yang dimaksud yakni pembuatan kebijakan pro rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan kemiskinan, contohnya aktivitas pro poor planning and budgeting.
Kementerian PPN mencatat beberapa tempat yang sukses melakukan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.
Selain itu, Wapres Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.
Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.
Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah menciptakan aktivitas pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.
Empat kluster itu yakni rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, perjuangan mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, aktivitas pengentasan kemiskinan itu diperlukan bisa terasa keuntungannya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kementerian PPN mencatat beberapa tempat yang sukses melakukan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.
Selain itu, Wapres Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.
Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.
Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah menciptakan aktivitas pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.
Empat kluster itu yakni rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, perjuangan mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, aktivitas pengentasan kemiskinan itu diperlukan bisa terasa keuntungannya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
sumber : vivanews
EmoticonEmoticon