Usaha Kecil Melalui Dorongan Ppmk

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK diharapkan sanggup menjadi konsentrasi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anang dari Tim Advisori PNPM. 


Beliau memberikan hal tersebut saat menawarkan materi pembuka pada acara Pelatihan Livelihood Fasilitator PNPM - Mandiri Perkotaan di Bappelkes tanggal 18 September 2012 yang lalu.

"Seluruh tim di jajaran pusat telah bekerja keras biar konsep livelihood melalui PPMK ini benar-benar sanggup mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan banyak aspek yang saling berafiliasi dan berkaitan satu sama lain", demikian diutarakan dia sesudah membuka jadwal acara training tersebut sebelum menawarkan materi.

Tujuan dan sasaran PPMK sendiri ibarat yang telah dirangkum dalam buku pedoman pelaksanaan PPMK ialah warga miskin yang berwadahkan KSM-KSM yang ada di BKM kelurahan dampingan. KSM-KSM ini terdiri dari para calon akseptor manfaat yang diusulkan pada tahap anjuran dan verifikasi awal, di mana pengusulan tersebut menurut hasil survey dan pendataan yang terperinci dari BKM terhadap para pelaku perjuangan mikro produktif dan potensial. Artinya, jadwal ini ditujukan kepada warga masyarakat yang mempunyai perjuangan kecil dan potensial untuk dikembangkan, dan dikelompokkan menjadi kelompok KSM menurut karakteristik usahanya yaitu perjuangan aneka perjuangan (terdiri dari pelaku perjuangan dengan produk yang beragam), perjuangan sejenis (pelaku perjuangan mempunyai kesamaan dari segi materi baku maupun produk), dan KUBE (kelompok perjuangan bersama yang mengelola aset yang sama).

"Cara menciptakan aspek proyek sejalan dengan aspek pemberdayaan sebetulnya terletak dari pemahaman terhadap substansi yang ada. Namun yang pasti, sesudah sekian tahun jadwal PNPM-Mandiri Perkotaan berjalan, konsep tridaya tidak bisa dilepaskan, termasuk dalam penyelenggaraan jadwal PPMK ini. Hanya saja, tridaya pemberdayaan di PPMK memang benar-benar dikonsentrasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong tridaya tersebut menyokong perjuangan kecil potensial", demikian disampaikan oleh Bapak Anang. 

Oleh Team Leader Oversight Consultant (OC2) Bengkulu, Ir.Harmudya, jadwal PPMK tidak bisa dijalankan hanya dengan memahami pedoman tanpa pembekalan. "Sangat dibutuhkan kreatifitas, keterampilan dan kecakapan pendamping masyarakat dalam hal ini fasilitator pemberdayaan di PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengaplikasikan isi pedoman pada keadaan yang sebetulnya di lapangan. Maka untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ibarat kredit macet, setiap fasilitator harus dibekali pemahaman dan penguatan biar mempunyai visi, misi dan abjad yang terperinci mengenai kerangka dari PPMK ini. Tidak hanya fasilitator berbasis mikro (ekonomi), namun juga fasilitator lainnya di masing-masing tim yang wilayah dampingannya mendapat dana jadwal ini", demikian arahannya dalam sesi kata sambutan pada jadwal pembukaan training tersebut."Cara meningkatkan semangat kerelawanan dengan mendorong inisiatif forum masyarakat yaitu BKM membutuhkan wadah dan tumpuan yang memadai, maka diharapkan sebuah training bagi fasilitator biar bisa mendampingi masyarakat sekaligus mengawal jadwal ini. Ada tidaknya manfaat training dalam melaksanakan pendampingan ini tergantung kepada seberapa fokus tim fasilitator mengikuti acara ini".

Sebagai informasi, jadwal PPMK akan dilaksanakan di 596 Kelurahan di Indonesia, di mana 499 di antaranya direalisasikan pada tahun 2012 dan selebihnya 97 Kelurahan pada tahun 2013. Bengkulu akan diwakili oleh 15 Kelurahan di 3 Kabupaten/Kota, dengan besaran dana sebesar Rp 100.000.000,- per kelurahan dan terbagi atas 2 termin pencairan, yaitu 60% (tahap 1) dan 40%(tahap 2). Dana tersebut akan didistribusikan kepada anggota-anggota KSM yang mempunyai usaha kecil dan potensial, yaitu maksimal Rp 5.000.000,- per anggota KSM dan atau maksimal Rp 30.000.000,- per KSM, di mana anggota KSM ialah 5 orang. PPMK akan dilakukan dengan konsep tridaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang semuanya ditujukan kepada peningkatan perjuangan kecil. Artinya besaran dana tersebut tidak hanya difokuskan pada ekonomi bergulir, namun juga training keterampilan maupun sarana produktif yang menunjang berjalannya perjuangan tersebut. 

Berdasarkan pedoman terbaru PPMK, anggota KSM calon akseptor PPMK ialah warga yang sebelumnya telah mempunyai usaha kecil dan potensial dikembangkan, dan atau pernah terlibat sebagai anggota KSM dan mendapat pinjaman ekonomi bergulir oleh UPK di BKM Kelurahan yang bersangkutan, dengan perbandingan warga non miskin dan warga miskin minimal ada 1/3 dari anggota KSM yang diusulkan (paling tidak ada 3 orang warga miskin dan terlampir dalam lampiran data PS2 PJM Pronangkis). Selain itu, bagi KSM yang seluruh anggotanya ialah warga miskin yang gres akan memulai usaha, maka dipertimbangkan untuk memperoleh hibah alat produksi dari dana yang disalurkan, atau direkomendasikan untuk mendapat dana proteksi perjuangan tersebut melalui BLM reguler. 

Untuk merealisasikan jadwal ini secara terstruktur, maka setiap jenjang atau fase pelaksanaan acara akan dilakukan penilaian dan monitoring (monev) oleh tim koordinasi yang lebih tinggi (Kota dan Propinsi), sehingga diharapkan prosesnya berlangsung sempurna waktu dan sempurna sasaran. Harapan dari acara ini ialah dengan terserapnya dana secara maksimal dan sempurna sasaran, maka akan memunculkan lebih banyak KSM-KSM produktif lainnya untuk sanggup melaksanakan hal yang sama, sehingga pada balasannya perjuangan yang mereka jalani benar-benar menawarkan penghidupan yang layak dan memadai.