Mendorong Pemberdayaan Sejalan Dengan Aspek Proyek

Menurut Robinson (1994), pemberdayaan ialah sebuah proses pribadi dan sosial, suatu bentuk pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.


Bila mengacu pada konsep ini, pemberdayaan masyarakat sanggup diartikan sebagai suatu proses pengembangan diri pribadi dalam lingkungan sosial, demikian pula dengan lingkungan sosial itu, sehingga individu dan kelompok-kelompok sosial serta ragam interaksi dan dinamika didalamnya yang membentuk sebuah masyarakat dengan karakternya, sanggup mempunyai peningkatan baik dari cara berpikir, cara bertindak, cara berkomunikasi dan berinteraksi, demikian pula potensi yang dimiliki. Dengan demikian terjadi perubahan selama proses itu terjadi.

Mengapa harus mengambil teori dari Robinson ? Memang banyak pakar sosiologi dan pemberdayaan masyarakat yang menerapkan materi text book masing-masing dalam aplikasi di lapangan, namun paling tidak apa yang disampaikan oleh Robinson lebih mengena pada implementasi yang diterapkan di Tim 3. Mengapa demikian ? Karena, menyerupai yang pernah saya sampaikan dalam Pelatihan Dasar Fasilitator OC-2 Desember 2011 dan Pelatihan Penguatan Fasilitator Juni 2012 bahwa pendekatan sosial tergantung dari dinamika setempat, sehingga dibutuhkan waktu yang tidak sama dalam hubungannya dengan orientasi target. Bila penentuan sasaran terhadap semua kawasan disamakan, maka output yang dibutuhkan akan sama kejadiannya dengan program-program pemberdayaan yang sudah-sudah yang pernah dilakukan oleh baik pemerintah maupun forum pemberdayaan sebelumnya.

Pemberdayaan sebetulnya mempunyai banyak metode, dan Tim 3 mencoba menemukenali serta melaksanakan review terhadap sejumlah metode, baik yang pernah dan sedang dilakukan oleh Tim 3 sendiri atau lembaga-lembaga pemberdayaan sebelumnya, maupun yang belum sempat atau bahkan tidak pernah dimunculkan di lapangan. Melihat kondisi masyarakat dan dinamika di dalamnya, ragam metode tadi sangat penting dilakukan dengan fleksibel, alasannya ialah satu hal yang patut kita pertimbangkan ialah kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun sebetulnya kita berharap segala sesuatunya sanggup berjalan dan terealisasi menyerupai yang diinginkan.

Bahasa menemukenali dan melaksanakan review terkesan teoritis dan seolah formal, namun bahasa itu perlu ditekankan meskipun pelaksanaannya di lapangan belum tentu menyerupai itu. Mengapa demikian ? Karena intinya dinamika itu tidak konstan, selalu berubah-ubah, dan berjalan seiring keadaan. Artinya, dengan menemukenali dan review metoda, penerapannya sanggup dilakukan sesuai dengan kebutuhan program, sehingga dengan demikian diharapakan dualisme aspek jadwal yaitu sisi pemberdayaan dan proyek bisa sejalan.

Topik ini sengaja kami angkat sebagai best practice, sebagai tanggapan positif terhadap adanya opini yang tidak terang sumbernya, yang menyatakan Tim 3 main terabas saja dalam penentuan acara BLM. Hal ini juga menjadi materi pertanyaan kami ke seluruh pengurus BKM dampingan Tim 3 dan beberapa KSM yang pernah dan sedang melaksanakan acara sehubungan realisasi BLM I dan planning realisasi BLM 2 2012. Ini terang sangat penting bagi Tim 3, khususnya dalam hal memperbaiki kinerja dan juga mempererat relasi dan kolaborasi Tim 3 dengan BKM-KSM Kelurahan Dampingan Tim 3, demikian juga kolaborasi lintas BKM di wilayah kiprah Tim 3. 

Dalam sejumlah pertemuan dan proses pendampingan yang dilakukan oleh SF, Fasilitator CD dan Fasilitator Ekonomi Tim 3 baik dalam pembuatan proposal, pembuatan LPJ, penentuan lokasi acara sesuai Bappuk Renta 2012 dan Renta PJM 2012-2014 dengan BKM-KSM maupun pegawanegeri kelurahan, kami dengan sengaja mengutarakan ini sebagai materi pembicaraan non formal. Hal ini sengaja kami jadikan materi dialog atau diskusi non formal alasannya ialah dengan situasi begini, pengurus BKM dan pegawanegeri kelurahan merasa lebih santai dan lebih terbuka dalam berpendapat dan memberikan pendapat.

Keterbukaan ialah salah satu kata kunci yang menjadi peranan penting dalam komunikasi pemberdayaan. Saya mengistilahkan komunikasi pemberdayaan alasannya ialah berdasarkan saya dan kami Tim 3 bahwa jenis komunikasi itu banyak, tergantung jenis, jenjang, wilayah dan pelaku komunikasi itu. Artinya, tidak ada kesan ketertutupan sebagaimana kebiasaan yang terjadi di lingkungan birokrasi. Apalagi jikalau interaksi vertikal atasan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, interaksi ini bahkan lebih birokratif. Bisa jadi pengurus BKM malah lebih sering menganggukkan kepala meng’iya’kan instruksi dan isyarat daripada mengutarakan pandangan dan balasannya malah melaksanakan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai contoh, dalam diskusi Tim 3 yang dilakukan Fasilitator CD, Fasiliator Ekonomi dan Senior Fasilitator dengan Koordinator BKM Gedang Bersatu Bapak Mardan Siregar dan Lurah Jalan Gedang Bapak Herzi mengenai jadwal rehab rumah BSPS-Menpera tanggal 11 Juli 2012 lalu, dalam waktu 2 hari seluruh hal administratif harus selesai mengenai usulan peserta manfaat jadwal rehab hingga tuntas di tahun 2012 ini. Secara prinsip organisasi, sudah terang siapa pelaku di lapangan dan kepada siapa koordinasinya. Namun kesulitan waktu dan pelaksanaan input yang menjadi hambatan utama mereka untuk sanggup mengejar tenggat sasaran yang diberikan oleh Bappeda Kota Bengkulu membuat Tim 3 membuka diri.  Dalam situasi itu, tercetus wangsit mengembangkan kiprah dengan fasilitator. Bapak Lurah bantu-membantu RT dan BKM turun pribadi dalam update data dan foto, sedangkan input data dikerjakan bersama dengan fasilitator. Target balasannya sanggup dikejar dalam 2 hari sesudah input data dilakukan dalam 1 malam dan 1 hari. 

Hal yang perlu disampaikan adalah, bahwa dengan keterbukaan dan kebersamaan segala hal bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, tentunya dengan koridor yang telah ditentukan. KETERBUKAAN DAN KEBERSAMAAN BISA MEMINIMALISIR KENDALA LAPANGAN.  Keluh kesah dan keterbukaan BKM serta Bapak Lurah dalam kondisi informal ternyata bisa diselesaikan secara bantu-membantu jikalau keterbukaan itu disambut dengan keterbukaan pula.

Inovasi dan kreatifitas merupakan kata kunci lain dalam memaksimalkan pemberdayaan dalam hubungannya dengan orientasi sasaran proyek. Sebagai contoh, berdasarkan hasil diskusi di lapangan dengan Bapak Budiarto selaku UPL BKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar, mereka berupaya kreatif dan inovatif dalam mengerjakan acara rehab rumah BLM I 2012 meskipun detil-detil RAB sangat membatasi. Ada komponen-komponen yang sangat penting dalam pengerjaan rumah, baik dari sisi kualitas dan eksotisnya, namun ternyata tidak muncul dalam RAB.Untuk mengatasi itu, UPL dan KSM setuju untuk menekankan pentingnya kemanfaatan yang berkualitas meskipun rincian dananya secara tertulis kemungkinan besar tidak bisa mengakomodir itu secara maksimal. Ternyata hal ini diberlakukan tidak hanya untuk acara rehab rumah, namun seluruh acara lain yang sedang berlangsung. PEMBERDAYAAN ITU MEMBUTUHKAN INOVASI DAN KREATIFITAS,TIDAK TERPENJARA DALAM KERTAS.


Kerja sama ialah bab dari kebersamaan. Kerja sama ialah kata kunci selanjutnya dalam mendorong pemberdayaan. Dalam pendampingan pembuatan LPJ oleh Fasilitator CD, Fasilitator Ekonomi dan SF Sabtu 13 Juli 2012, tepatnya malam ahad di rumah saya, terungkap sejumlah gosip seputar BLM, acara PNPM-Perkotaan maupun di luar itu. Pendampingan LPJ itu sebetulnya untuk mengakomodasi kebutuhan manajemen acara BLM BKM Kelurahan Sukarami dan Pagar Dewa. Tapi siapa sangka BKM Kelurahan Dusun Besar dan Jalan Gedang juga ikut nimbrung . Adalah sebuah pujian dan kesukaan tersendiri bagi saya dikala rumah dan sekaligus posko alternatif Tim 3 dikunjungi oleh tokoh-tokoh BKM, apalagi jikalau kunjungan itu tidak melulu mengenai pelaksanaan kegiatan, tapi justru mengungkapkan ide-ide dan terobosan yang lebih membangun. 

Dalam pertemuan informal itu disepakati secara mulut mengenai planning kerja inovatif dan kreatif yang tentunya membutuhkan kerja sama. Bapak Mardan menunjukkan gerobak KUGERBAS yang dibinanya kepada masyarakat di bawah lingkup BKM lain, dan disambut positif oleh BKM Sukarami, Pagar Dewa dan Dusun Besar. Mereka akan menindaklanjuti usulan itu dengan mengusulkan calon peserta manfaat tidak lagi melalui dana BLM, tapi pribadi kepada KUGERBAS. BKM Kelurahan Dusun Besar menunjukkan planning Tabot Expo BKM Tim 3, dan juga disambut positif oleh yang lain. Melihat dinamika yang muncul, yang sebetulnya sudah kami rencanakan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, menandakan bahwa sebetulnya BKM dan masyarakat di dalamnya membutuhkan terobosan dan forum yang mengcover mereka di seluruh aspek humanisme yang bekerjasama dengan penanggulangan kemiskinan, atau lebih detil lagi yaitu membuat lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. 


Sekali lagi, KERJA SAMA YANG DINAMIS BISA MENDORONG PENINGKATAN MUTU PEMBERDAYAAN, tidak hanya kolaborasi dalam lingkup BKM, tapi kolaborasi antar BKM, BKM dengan fasilitator dan dalam tim fasilitator itu sendiri. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat Tim 3 untuk saling menguatkan dan melapisi. Membiarkan anggota BKM berdaya dengan upaya sendiri tentunya bukan hal yang bijaksana, apalagi jikalau melepaskan BKM mengerjakan anjuran dan progres LPJ dengan opini bahwa kiprah fasilitator hanya sebatas job description saja, selesaikan kiprah masing-masing (analogi dan persepsi yang disampaikan oleh Bapak Budiarto, sebagaimana mereka saling menguatkan dan melapisi) . Pemberdayaan ternyata tidak melulu hanya di kantor atau juga di sekretariat, tapi bisa di mana saja selama bisa memfasilitasi kebutuhan.

Mendorong kebersamaan itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya, jikalau ditanam dengan baik, mudah-mudahan yang dituai juga baik. Tergantung bagaimana setiap orang di dalamnya menanggapi dan menyikapinya. Ketidakbisaan untuk mendapatkan orang lain, sebetulnya bisa diatasi dengan keberanian untuk terbuka, mau bekerja sama, berani membuka komunikasi dan mau mengatasi perbedaan yang ada. Bagaimana kita mengatasi itu, demikian pula kita menerapkannya di lapangan. 


Bapak Mardan dan Bapak Budiarto serta Bapak Jarunadi dalam diskusi ringan di posko alternatif Tim 3 menyatakan, tidak penting siapa yang melakukannya, tapi lebih penting bagaimana prosesnya dan apa keuntungannya bagi orang banyak.

disampaikan sebagai Best Practice Juli oleh Tim 3

ARTIKEL SEPUTAR PEMBERDAYAAN TIM 3 DI BLOG

MEDIA INFO

Pemberdayaan Dan Manfaat Ppmk, Keinginan Perjuangan Produktif

Pemberdayaan dan Manfaat PPMK, Sebuah Harapan Usaha Produktif - Pelatihan sekaligus penguatan aspek-aspek pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui usaha produktif berbasis komunitas telah selesai diselenggarakan.

Pelatihan aktivitas Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) PNPM-Perkotaan berlangsung semenjak tanggal 18-25 September 2012, di mana kegiatan tersebut dibuka oleh Tim Advisori PNPM-Perkotaan.

Manfaat aktivitas PPMK diperlukan sanggup meningkatkan kuantitas kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM), dimana dengan meningkatnya jumlah KSM maka diasumsikan bahwa dana aktivitas PPMK benar-benar berhasil menjadi salah satu stimulan dalam meningkatkan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat, khususnya bagi warga kurang bisa yang sedang menjalankan usaha potensial.

Seyogyanya aktivitas PPMK ini telah beberapa kali berganti nama, mulai dari livelihood, PMPK (Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga) sampai PPMK, dan ini disebabkan oleh pembahasan substansial dan keterkaitan antar aspek dan elemen di dalamnya satu sama lain. Oleh utusan tim advisori, hal ini merupakan sebuah usaha semoga segala aspek yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar sinergi.

Secara nasional, PPMK akan diserap oleh 596 kelurahan, dimana 499 kelurahan di antaranya akan direalisasikan pada tahun anggaran 2012 dan selebihnya 97 kelurahan di tahun 2013. Bengkulu merupakan salah satu kawasan yang 15 kelurahannya yang tersebar di 3 kabupaten/kota akan dilaksanakan pada tahun 2012, dan 1 kelurahan di tahun 2013.

Adakah manfaat training sebagai cara meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mensukseskan PPMK ? Tentu saja diperlukan ada, dan semuanya tergantung kepada pelaksanaan di lapangan. Adanya pelatihan-pelatihan penguatan menyerupai ini merupakan cara untuk mendorong pemberdayaan sejalan dengan aspek proyek.

Salah satu poin penting yang menjadi materi perhatian dalam salah satu sesi training ini dan benar-benar harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya di lapangan ialah cara meningkatkan semangat kerelawanan dengan mendorong inisiatif dan kreatifitas forum masyarakat, khususnya BKM dan KSM selaku kelompok usaha produktif yang akan menjadi calon pemanfaat dana program. BKM merupakan suatu kelompok kolektif yang benar-benar harus berpengaruh dan mempunyai kapasitas kemandirian yang tinggi, termasuk unsur UPK selaku salah satu unit pelaksana yang mengelola keuangan lembaga. Peranan UPK sangat penting dalam hal pembukuan, lantaran dalam alur penggunaan dana baik reguler (APBN) dalam wujud kegiatan ekonomi bergulir, DDUB (APBD) maupun PMPK ini sumber data pengembalian pertolongan dan KSM peminjam bersumber dari unit ini. Pada tahap verifikasi KSM yang diusulkan oleh BKM, track record pemanfaatan kegiatan ekonomi bergulir merupakan hal penting semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kredit macet.

Maka, sebuah keinginan yang besar tentunya bagi para pelaku usaha mikro produktif khususnya warga kurang bisa dengan adanya produk-produk stimulan yang benar-benar nyata. Sejatinya, tahun 2012-2014 merupakan periode yang secara konsep PNPM merupakan fase mandiri, di mana pada fase ini BKM dampingan telah mengelola kelompok-kelompok masyarakat dengan usaha produktif dan telah mempunyai ikatan kemitraan atau kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain sehubungan dengan itu. PPMK sendiri mensyaratkan KSM calon akseptor aktivitas ini dengan beberapa item, yaitu BKM sudah pada fase berdaya, rekomendasi audit pembukuan 3 bulan terakhir khususnya Bengkulu (Desember 2011-Februari 2012) Wajar Tanpa Pengecualian, dan pembukuan sekretariat dengan status memadai. 

Semoga saja dengan training ini, fasilitator sebagai peserta training dan juga pelaku di lapangan benar-benar sanggup menjalankan tugas fungsinya mengawal aktivitas PPMK semoga benar-benar terealisasi sesuai fatwa dan sejalan dengan harapan.

Usaha Kecil Melalui Dorongan Ppmk

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK diharapkan sanggup menjadi konsentrasi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anang dari Tim Advisori PNPM. 


Beliau memberikan hal tersebut saat menawarkan materi pembuka pada acara Pelatihan Livelihood Fasilitator PNPM - Mandiri Perkotaan di Bappelkes tanggal 18 September 2012 yang lalu.

"Seluruh tim di jajaran pusat telah bekerja keras biar konsep livelihood melalui PPMK ini benar-benar sanggup mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan banyak aspek yang saling berafiliasi dan berkaitan satu sama lain", demikian diutarakan dia sesudah membuka jadwal acara training tersebut sebelum menawarkan materi.

Tujuan dan sasaran PPMK sendiri ibarat yang telah dirangkum dalam buku pedoman pelaksanaan PPMK ialah warga miskin yang berwadahkan KSM-KSM yang ada di BKM kelurahan dampingan. KSM-KSM ini terdiri dari para calon akseptor manfaat yang diusulkan pada tahap anjuran dan verifikasi awal, di mana pengusulan tersebut menurut hasil survey dan pendataan yang terperinci dari BKM terhadap para pelaku perjuangan mikro produktif dan potensial. Artinya, jadwal ini ditujukan kepada warga masyarakat yang mempunyai perjuangan kecil dan potensial untuk dikembangkan, dan dikelompokkan menjadi kelompok KSM menurut karakteristik usahanya yaitu perjuangan aneka perjuangan (terdiri dari pelaku perjuangan dengan produk yang beragam), perjuangan sejenis (pelaku perjuangan mempunyai kesamaan dari segi materi baku maupun produk), dan KUBE (kelompok perjuangan bersama yang mengelola aset yang sama).

"Cara menciptakan aspek proyek sejalan dengan aspek pemberdayaan sebetulnya terletak dari pemahaman terhadap substansi yang ada. Namun yang pasti, sesudah sekian tahun jadwal PNPM-Mandiri Perkotaan berjalan, konsep tridaya tidak bisa dilepaskan, termasuk dalam penyelenggaraan jadwal PPMK ini. Hanya saja, tridaya pemberdayaan di PPMK memang benar-benar dikonsentrasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong tridaya tersebut menyokong perjuangan kecil potensial", demikian disampaikan oleh Bapak Anang. 

Oleh Team Leader Oversight Consultant (OC2) Bengkulu, Ir.Harmudya, jadwal PPMK tidak bisa dijalankan hanya dengan memahami pedoman tanpa pembekalan. "Sangat dibutuhkan kreatifitas, keterampilan dan kecakapan pendamping masyarakat dalam hal ini fasilitator pemberdayaan di PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengaplikasikan isi pedoman pada keadaan yang sebetulnya di lapangan. Maka untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ibarat kredit macet, setiap fasilitator harus dibekali pemahaman dan penguatan biar mempunyai visi, misi dan abjad yang terperinci mengenai kerangka dari PPMK ini. Tidak hanya fasilitator berbasis mikro (ekonomi), namun juga fasilitator lainnya di masing-masing tim yang wilayah dampingannya mendapat dana jadwal ini", demikian arahannya dalam sesi kata sambutan pada jadwal pembukaan training tersebut."Cara meningkatkan semangat kerelawanan dengan mendorong inisiatif forum masyarakat yaitu BKM membutuhkan wadah dan tumpuan yang memadai, maka diharapkan sebuah training bagi fasilitator biar bisa mendampingi masyarakat sekaligus mengawal jadwal ini. Ada tidaknya manfaat training dalam melaksanakan pendampingan ini tergantung kepada seberapa fokus tim fasilitator mengikuti acara ini".

Sebagai informasi, jadwal PPMK akan dilaksanakan di 596 Kelurahan di Indonesia, di mana 499 di antaranya direalisasikan pada tahun 2012 dan selebihnya 97 Kelurahan pada tahun 2013. Bengkulu akan diwakili oleh 15 Kelurahan di 3 Kabupaten/Kota, dengan besaran dana sebesar Rp 100.000.000,- per kelurahan dan terbagi atas 2 termin pencairan, yaitu 60% (tahap 1) dan 40%(tahap 2). Dana tersebut akan didistribusikan kepada anggota-anggota KSM yang mempunyai usaha kecil dan potensial, yaitu maksimal Rp 5.000.000,- per anggota KSM dan atau maksimal Rp 30.000.000,- per KSM, di mana anggota KSM ialah 5 orang. PPMK akan dilakukan dengan konsep tridaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang semuanya ditujukan kepada peningkatan perjuangan kecil. Artinya besaran dana tersebut tidak hanya difokuskan pada ekonomi bergulir, namun juga training keterampilan maupun sarana produktif yang menunjang berjalannya perjuangan tersebut. 

Berdasarkan pedoman terbaru PPMK, anggota KSM calon akseptor PPMK ialah warga yang sebelumnya telah mempunyai usaha kecil dan potensial dikembangkan, dan atau pernah terlibat sebagai anggota KSM dan mendapat pinjaman ekonomi bergulir oleh UPK di BKM Kelurahan yang bersangkutan, dengan perbandingan warga non miskin dan warga miskin minimal ada 1/3 dari anggota KSM yang diusulkan (paling tidak ada 3 orang warga miskin dan terlampir dalam lampiran data PS2 PJM Pronangkis). Selain itu, bagi KSM yang seluruh anggotanya ialah warga miskin yang gres akan memulai usaha, maka dipertimbangkan untuk memperoleh hibah alat produksi dari dana yang disalurkan, atau direkomendasikan untuk mendapat dana proteksi perjuangan tersebut melalui BLM reguler. 

Untuk merealisasikan jadwal ini secara terstruktur, maka setiap jenjang atau fase pelaksanaan acara akan dilakukan penilaian dan monitoring (monev) oleh tim koordinasi yang lebih tinggi (Kota dan Propinsi), sehingga diharapkan prosesnya berlangsung sempurna waktu dan sempurna sasaran. Harapan dari acara ini ialah dengan terserapnya dana secara maksimal dan sempurna sasaran, maka akan memunculkan lebih banyak KSM-KSM produktif lainnya untuk sanggup melaksanakan hal yang sama, sehingga pada balasannya perjuangan yang mereka jalani benar-benar menawarkan penghidupan yang layak dan memadai.